Darmin Bakal Perjuangkan Sawit RI Sampai Diterima Uni Eropa

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, pemerintah Indonesia akan melakukan diskusi lebih dalam lagi bersama Parlemen Uni Eropa mengenai resolusi sawit yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu.

Bertempat di lantai.3 kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin yang didampingi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima delegasi parlemen Eropa.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, kata Darmin, pemerintah sepakat akan kembali melakukan pendiskusian secara mendalam mengenai sawit.

Darmin mengatakan, hasil pertemuannya dengan Parlemen Uni Eropa terdapat beberapa perbedaan pandangan dalam menilai dampak dari produksi sawit. Seperti faktor kerusakan lingkungan, kata Darmin, itu suatu hal yang sederhana jika sebagai landasan untuk menerbitkan resolusi.

"Sehingga concern kami dari pemerintah Indonesia agar Parlemen EU melihat dari sisi lebih luas, bahwa ada kekurangan di dalam, tapi kita sudah dan akan terus menjalankan perbaikan sehingga kita kemudian bisa saling bisa menerima hubungan ini di masa depan, tapi ini tentu perlu diskusi dan pembicaraan selanjutnya," kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Usai pertemuan ini, kata Darmin, pemerintah Indonesia akan bertolak ke Belgia pada Juli tahun ini, kunjungan tersebut untuk menjelaskan kepada Parlemen Uni Eropa terkait produksi sawit.

"Kita tentu akan terus dialog, kita masih, nanti dari pihak Indonesia akan ke Brussel juga, untuk berdiskusi lagi presentasi lagi, hal ini tidak bisa sekali disampaikan selesai, ini bagian dari dialog," tambahnya.

Selain diskusi, Darmin memastikan, pemerintah juga akan terus memperbaiki kebijakan-kebijakan di sektor industri sawit, serta akan membahas mengenai sertifikat sawit nasional yakni ISPO dengan sertifikat yang diusulkan oleh Uni Eropa.

"Itu belum usulan konkret ini masih harus ada dialog berlanjut kesamaan pikiran tapi seperti disampaikan pimpinan delegasi ini mereka juga makin menyadari bahwa ada banyak kesalahpahaman selama ini, seperti yang tadi disampaikan, jadi jangan harap sekali ketemu semua sampai persoalan," tukasnya.

Penerbitan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit oleh Parlemen Uni Eropa, karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Darmin mengaku, negara produsen sawit terbesar bukan hanya Indonesia, tetapi ada juga Malaysia, namun isi dari resolusi sawit tersebut lebih banyak mengkritik Indonesia kebanding negeri jiran.

Hal itu, kata Darmin, yang menjadi alasan utama datangnya delegasi Parlemen Uni Eropa ke Indonesia. "Sebetulnya hanya kita dan Malaysia saja kan, tetapi kalau kamu baca resolusinya, lebih banyak menyalahkan kita, jadi dia datang ke sini. Jadi ini adalah bagian dari diplomasi, dialog saling meyakinkan. Kita juga tidak tahu seberapa jauh yang dia bilang kita banyak mengubah pikiran kita," kata Darmin.

Darmin menyebutkan, untuk saat ini masih jauh dari kata sepakat mengenai Uni Eropa mencabut resolusi sawit. Untuk menindaklanjuti soal resolusi sawit, Darmin menjadwalkan agenda kunjungan pemerintah RI pada Juli 2017 untuk memberikan penjelasan langsung kepada seluruh Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia.

"Jangan ngomong gitu dulu, pokoknya ini saling menjelaskan dulu, ini kita masih mau ke sana, mungkin dalam bulan Juli nanti, Kita mau ketemu, nanti dengan semuanya," tambahnya.

Menurut Darmin, resolusi sawit yang diterbitkan Parlemen Uni Eropa masih belum menjadi suatu masalah bagi pemerintah Indonesia. Sebab, resolusi itu bersifat non-binding atau bukan suatu aturan yang diterbitkan pemerintah.

"Artinya ini belum, istilah mereka itu non-binding, non-legislatif, jadi ini belum binding, jadi kalau pemerintahnya yang lagi bikin UU atau aturan itu baru masalah, itu akan ada dipelaksanaan, kalau parlemen itu hak dia sebagai wakil rakyatnya, tapi itu bukan pemerintahnya," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa juga masih berjalan baik, meskipun telah diterbitkannya resolusi sawit.

Airlangga menjelaskan, keputusan resolusi merupakan political statement dari Parlemen Uni Eropa dan tidak melekat pada hukum yang wajib dipatuhi.

"Jadi trade dengan mereka dengan mereka tidak ada masalah, jalan terus, cuma itu political statement yang mencerminkan publik di sana, kita mengharapkan mereka juga melihat publik di Indonesia, karena kebijakan-kebijakan inikan kita juga dorong kebanyakan untuk pekerjaan masyarakat," tukasnya.

(mkj/mkj)