Setelah 10 Tahun, Kementan Raih WTP dari BPK

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP tersebut baru pertama kali diraih Kementan sejak 2006.

"Opini WTP ini baru pertama kali diperoleh Kementerian Pertanian sejak 2006 BPK melakukan evaluasi atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5/2017).

Anggaran APBN Kementan pada 2016 yaitu Rp 31,51 triliun. Hal ini karena adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 3,88 triliun menjadi 27,63 triliun (APBN-P). Jumlah ini menurun 15,79% jika dibandingkan dengan anggaran pada 2015 yakni Rp 32,81 triliun.

Jika kebijakan penghematan melalui self blocking Rp 5,9 triliun diperhitungkan sesuai instruksi Presiden No 8/2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dan surat Menteri Keuangan No. S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/ Penangguhan Revisi Anggaran, maka sesungguhnya anggaran Kementerian Pertanian yang bisa dibelanjakan hanya Rp 21,73 triliun, menurun sebesar 33,8% dibanding anggaran 2015.

Penurunan anggaran tersebut disikapi oleh terobosan kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk melakukan refocusing anggaran Rp 4,1 triliun pada 2015 dan Rp 4,3 triliun pada 2016 dengan memangkas belanja perjalanan dinas, rapat, seminar, upacara peresmian dan belanja tidak efisien lainnya, digunakan untuk belanja barang bantuan kepada masyarakat petani berupa alsintan, perbaikan infrastruktur, bantuan perbanyakan benih, dan bantuan lainnya, sehingga bantuan kepada masyarakat petani terus meningkat meski anggaran menurun.

Dengan upaya refocusing anggaran tersebut Amran mampu meningkatkan bantuan kepada masyarakat petani, meskipun anggaran menurun. Tercatat dalam Laporan Keuangan Kementan total belanja bantuan pemerintah senilai Rp 12,08 triliun, yakni belanja bantuan pemerintah berupa barang Rp 7,11 triliun dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp 4,96 triliun.

Sebagai contoh, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang umumnya setiap tahun hanya 5.000-6.000 unit, melalui kebijakan refocusing bantuan tersebut meningkat sangatsignifikan menjadi rata-rata lebih dari 80 ribu unit per tahun. Hingga 2016, bantuan alsintan tersebut telah mencapai 288.642 unit.

Secara rinci bantuan pemerintah sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan tersebut antara lain berupa:

1. Bantuan budidaya padi seluas 2.202.054 ha berupa benih, alat tanam jajar legowo, pupuk organik, pestisida nabati, MOL dan fasilitas pendukung pertanian organik.

2. Bantuan budidaya jagung seluas 1.695.885 hektare berupa benih jagung hibrida, alat tanam yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi.

3. Bantuan budidaya kedelai seluas 393.017 hektare berupa benih kedelai bersertifikat, rhizobium, bahan organik atau kapur pertanian dan teknologi BJA sarana produksi.

4. Perbanyakan benih sumber seluas 468 ha terdiri dari padi 198 hektare, jagung 58 hektare, kedelai 214 hektare, kacang tanah 12 hektare, kacang hijau 10 hektare dan ubi kayu 2 hektare.

5. Penguatan desa mandiri benih dengan sasaran sebanyak 743 unit/desa (7.434 hektare), pengembangan desa mandiri benih 119 unit/desa (1.190 hektare). Bantuan benih padi dan jagung (dipa pusat) dengan alokasi untuk benih padi 3.750 ton dan jagung 4.500 ton.

6. Bantuan penyaluran bantuan alsintan dapat terlihat:

a. Penyediaan 31.734 unit traktor roda 2

b. Penyediaan 2.250 unit traktor roda 4

c. Penyediaan 16.464 unit pompa air

d. Penyediaan 5.854 unit rice transplanter

e. Penyediaan 200 unit ekskavator

f. Penyediaan 72 ribu unit hand sprayer

g. Penyediaan 623.100 unit tray

7. Bantuan perluasan sawah seluas 346.790,38 hektare dan pemetaan desain seluas 213.786,63 hektare.

Meski menurun anggaran Kementerian Pertanian, dengan terobosan kebijakan yang tepat antara lain melalui refocusing anggaran dan bantuan kepada masyarakat petani bisa ditingkatkan serta dilaksanakan melalui upaya khusus (upsus), maka dampaknya terhadap peningkatan produksi sangat nyata. Pada 2015 dan 2016 meskipun diterpa iklim ekstrim el nino dan la nina, produksi padi pada 2016 mencapai 79,1 juta ton GKG meningkat 4,97% dibanding 2015 sebesar 75,4 juta ton GKG atau meningkat 11,7% dibanding produksi 2014 sebesar 70,8 juta ton GKG.

Produksi jagung 2016 mencapai 23,2 juta ton meningkat 18,1% dibanding produksi 2015 sebesar 19,6 juta ton. Produksi cabai mencapai 2,1 juta ton meningkat 9,95% dibanding produksi 2015 sebesar 1,9 juta ton.

Produksi bawang merah mencapai 1,3 juta ton meningkat 5,74% dibanding produksi tahun 2015 sebesar 1,2 juta ton. Produksi daging sapi mencapai 0,56 juta ton meningkat 3,7% dibanding produksi tahun 2015 sebesar 0,54 juta ton.

Bahkan lebih besar lagi dampaknya, bahwa pada 2016 Indonesia tidak impor beras, sementara impor jagung diturunkan 62%.

Dengan peningkatan kinerja Kementan serta perbaikan kualitas laporan keuangan melalui kerja keras Amran bersama seluruh jajaran dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada 2015 beropini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi opini WTP pada 2016.

"Hasil evaluasi laporan keuangan Kementan oleh BPK sejak 2006 yakni 2006 dan 2007 predikat disclaimer, 2008-2012 WDP, 2013 dan 2014 Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), 2015 WDP dan akhirnya 2016 meraih opini tertinggi WTP," tutur Agung.

(nwy/hns)