Sri Mulyani: Ironis Sekali, Irjen di Kemendes Menjadi Masalah

Bogor - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai sangat ironis melihat kondisi yang terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di mana Inspektur Jenderal (Irjen) kementerian tersebut menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2016.

Dalam strukturnya, Irjen harusnya menjadi orang pertama yang memegang teguh pengawasan di internal sebuah lembaga negara. Ketika ini menjadi sumber masalah, maka menurut Sri Mulyani hal tersebut sangat ironis.

"Ironisnya kalau di Kemendes, Irjennya yang menjadi masalah," ungkap Sri Mulyani di Bogor, Senin (29/5/2017).

Pengendalian internal, Itjen akan dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga transaksi keuangan yang diselenggarakan dalam periode setiap tahunnya bisa terlaksana sesuai dengan standar.

"Itjen dan BPKP menjadi dua institusi yang penting sekali bagaimana K/L mengelola itu yang disebut pengelola sesuai akuntabilitas standar yang sudah ditentukan," jelasnya.

Sri Mulyani juga akan melakukan kajian terhadap Undang-undang (UU) yang menjadi landasan BPKP. Sehingga BPKP memiliki peranan yang lebih baik ke depannya.

"Biasanya sesudah ini kita akan menyampaikan kepada dewan untuk pembahasan RUU mengenai keuangan itu sendiri, dalam proses ini nanti baik proses politik dan legalnya akan terjadi di dalam pembahasan itu," paparnya. (mkj/dna)