Infrastruktur menjadi prioritas pemerintah sejak beberapa waktu terakhir. Agar tak seluruh infrastruktur menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah pun menyusun skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
"Pemerintah sejak tahun lalu berupaya betul mengubah skema-skema, melengkapi pembiayaan agar jangan tergantung kepada APBN saja. Supaya jangan minjem terus," ungkapnya di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekarang ada 245 proyek strategis nasional, yang ditawarkan kepada investor dalam dan luar negeri. Porsi dana pemerintah dalam proyek tersebut terbilang lebih kecil, yaitu sekitar 40%.
"Itu kalau kita lihat secara keseluruhannya, mana yang lebih besar, pembiayaan pemerintah atau yang bukan? Jauh lebih besar yang non pemerintah. Apakah itu swasta atau BUMN," jelasnya.
"Jadi pemerintah memang juga berusaha betul supaya jangan pembangunan infrastruktur mutlak perlu tapi jangan sampai membebani APBN terlalu besar. Kalau anda melihat sekarang banyak pembangunan, air minum, jalan tol dengan KPBU, ya itu sebenarnya tujuannya supaya jangan terlalu membebani APBN," tandasnya. (mkj/hns)










































