Follow detikFinance
Selasa 30 May 2017, 14:50 WIB

DPR Anggap RAPBN 2018 Rancangan Jokowi Tak Realistis

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
DPR Anggap RAPBN 2018 Rancangan Jokowi Tak Realistis Foto: Fadhly Fauzi Rachman
Jakarta - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah terlalu optimis dalam memproyeksikan ekonomi pada 2018. Terlihat pada kerangka asumsi makro ekonomi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Hal itu dikemukakan dalam rapat paripurna dengar pandangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN di DPR.

Asumsi pemerintah terhadap kisaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 yang sebesar 5,4-6,1% dinilai tidak realistis oleh sejumlah partai, salah satunya dari Fraksi Partai Demokrat.

Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Verna Gladies Merry Inkirawang, mengatakan proyeksi pemerintah tersebut terlalu optimis, mengingat kondisi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya dan kinerja ekonomi domestik yang belum membaik.

"Ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk mencapai target itu," tutur Verna dalam Rapat Paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Rapat Paripurna tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2018Rapat Paripurna tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2018 Foto: Fadhly Fauzi Rachman

Terlebih, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2017 cenderung stagnan di angka 4,9%-5,0%. Sehingga, terlalu optimis dan kurang realistis terhadap target perekonomian ke depan.

"Inflasi 3,5% plus minus 1% perlu diperhatikan lebih dalam. Inflasi yang semakin rendah dan stabil harus diikuti dengan daya beli masyarakat," jelas dia.

Asumsi nilai tukar Rp 13.500 -13.800 per US$, diharapkan Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia (BI). Untuk dapat menjaga nilai rupiah yang bisa memberi kepastian bagi pengusaha dan investor.

"Kami memahami pokok-pokok RAPBN 2018 untuk dibahas lebih lanjut," imbuh dia.

Selain Demokrat, dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani itu, Fraksi Partai Gerindra juga menganggap tax ratio 11%-12% dari Pemerintah terbilang tidak masuk akal. Menurut Gerindra, target ratio pajak hanya mampu mencapai 10% dari PDB.

"Lalu lifting minyak tidak menggambarkan optimisme Pemerintah, mengingat 2016 lifting minyak US$ 810 ribu barel per hari," ujar Wilgo Zainar selaku juru bicara dari Fraksi Gerindra.

Wilgo mengatakan, Gerindra juga kurang setuju terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN. Mereka berpendapat, PMN hanya menambah beban anggaran negara.

"Kami menolak PMN karena hanya membebani anggaran," tegas Wilgo.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk mendorong pendapatan negara. Apalagi belanja negara diarahkan bagi keperluan produktif untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.

Meski demikian, secara keseluruhan 10 fraksi yang ada, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PPP, PKB, NASDEM, Hanura memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan postur RAPBN 2018 dengan meninggalkan sejumlah catatan yang berbeda-beda.

"Kami setuju untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Pemerintah," ungkap juru bicara fraksi PDIP Adisatrya Surya usai memberikan pandangannya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

PDIP sendiri meningalkan sejumlah catatan, antara lain meminta pemerintah untuk dapat menyusun APBN 2018 dengan baik, dan dapat dirasakan langsung dengan kegiatan masyarakat. Tak hanya itu, PDIP juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mengalokasikan porsi besar bagi daerah.

"Porsi dana daerah yang mendekati 40% dari anggaran menunjukan pemerintah mendorong ekonomi dari pinggiran. Tujuan pemerintah menggenjot pemerataan pembangunan harus segera diwujudkan secara konsisten, pembangunan harus dipercepat sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat luas," kata Surya.

Selain PDIP, fraksi Golkar juga mendorong pemerintah untuk dapat menaikan postur dana desa dan transfer ke daerah, untuk dapat mendorong perekonomian di daerah. Golkar juga meminta supaya pemerintah dapat lebih mendorong sektor perpajakan untuk dapat memperkuat anggaran.

"Untuk mendukung postur anggaran berkelanjutan, perlu ada kenaikan penerimaan negara maka sektor perpajakan perlu ditingkatkan. Pemerintah juga perlu gali potensi lain seperti barang kena cukai dan tax avoidance. Kami harap postur anggaran tidak ditopang oleh defisit, tapi penerimaan yang tinggi," ungkap juru bicara Golkar, Sarmuji. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed