Saran KEIN ke Pemerintah Agar Harga Acuan Pangan Berlaku Efektif

Muhammad Idris - detikFinance
Rabu, 31 Mei 2017 23:00 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - a aturan harga acuan pada 7 komoditas pangan, namun kenyataan di lapangan harga ketetapan pemerintah tersebut tak berjalan efektif di lapangan.

Harga acuan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Harga Acuan Pembelian di Petani dan Penjualan di Konsumen untuk 7 komoditas yakni beras, kedelai, jagung, gula, bawang merah, cabai, serta daging sapi dan kerbau.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, mengungkapkan perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya di lapangan. Salah satunya dengan aturan yang lebih detail.

"Perlu improvement (perbaikan) kebijakan itu, lebih detail. Seperti beras yang kebutuhannya paling besar harus diatur, jenis beras apa, dengan kualitas apa, yang harga acuannya ditetapkan," jelas Arif kepada detikFinance di kantornya, Jakarta, Rabu (31/5/2017).


Dia mencontohkan, jenis beras medium yang ditetapkan harga acuannya oleh Kemendag sebesar Rp 9.500/kg juga masih membingungkan masyarakat, bahkan untuk pedagang sendiri.

"Jenis beras kan banyak, yang dimaksud beras Rp 9.500/kg apa? Beras medium, bagaimana cara konsumen dapatkan beras medium di lapangan. Ternyata beras medium kadar air dan broken sekian persen, tapi kalau lihat di pembelian rumah tangga, sangat jarang," jelas Arif.

"Tidak tahu juga apakah ini beras medium apa tidak, tahunya jenis beras apakah ini rojolele, ramos, dan sebagainya. Bagaimana cari yang harganya Rp 9.500/kg dengan broken 20% namanya beras medium, tahu enggak itu pedagang warung? Jadi harus disesuaikan dengan persepsi umum dan pengetahuan masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, perlu ada mekanisme kontrol yang benar-benar dilakukan terus menerus. Bahkan, aturan harga acuan ditingkatkan lagi payung hukumnya.

"Perlu ada mekanisme pengontrolan, jadi benar-benar dipakai acuan. Ditingkatkan derajat aturan jadi UU atau aturan lain, jadi ada kewajiban sanksi apabila kemudian menjual tak sesuai dengan harga acuan. Terakhir, pengawasannya lebih ketat," terang Arif.

Dia berujar, jika pemerintah tak menjalankan secara serius harga acuan yang dibuatnya sendiri, malahan akan jadi preseden buruk untuk pemerintah sendiri di mata masyarakat.

"Kalau ini terjadi terus menerus, akan pengaruh pada kredibilitas yang dibangun pemerintah. Jadi ada pandangan, sudah ada kebijakan seperti ini tapi tidak terjadi di lapangan. Katanya harga acuan beras Rp 9.500/kg, kok beli di pasar harganya Rp 12.500/kg. Enggak sesuai dengan aturan," pungkas Arif. (idr/hns)