.webp)
Artinya, pengusahaan proyek transportasi ini dilakukan antara perusahaan Indonesia dengan Perusahaan Jepang tanpa perlu melibatkan keuangan negara.
Dari sisi Indonesia, tidak terlibatnya pemerintah, kata Budi, bisa dilakukan lewat BUMN seperti menugaskan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Budi, mekanisme b to b membuat pendanaan proyek bersumber dari swasta atau BUMN yang terlibat proyek tersebut, sehingga tak perlu bergantung pada APBN.
Meski diakuinya banyak peminat, sampai sejauh, dirinya belum bisa membeberkan perusahaan, baik dari Indonesia maupun Jepang, yang tertarik menggarap proyek kereta semi cepat.
"Ini tertarik banyak kalau asing," ucap Budi.
Awalnya, rencana proyek kereta kencang Jakarta-Surabaya akan menjadi proyek pemerintah atau dari APBN. Namun kemudian bergulir skema pembiayaannya menggunakan b to b.
Diungkapkannya, untuk mewujudkan kereta kencang Jakarta-Surabaya, syarat yang harus dilakukan yakni elektrifikasi semua jalur rel di lintasan kedua kota itu, serta menghilangkan perlintasan sebidang.
"Jakarta ke Surabaya itu yang bisa hasilkan (perjalanan) 5 jam atau (kecepatan) 160 km per jam. Bisa dipenuhi dengan dua hal, yaitu elektrifikasi dan kedua menghilangkan lintasan sebidang," jelas Budi.
Khusus untuk menghapus perlintasan sebidang, hal tersebut sudah mulai dilakukan secara bertahap, dan memang sudah masuk dalam rencana tahunan Kemenhub untuk mempercepat proyek kereta semi cepat.
"Kita sekarang terinterupsi 980 lintasan sebidang. Kita langsung dengan proyek ini berbarengan saja, kita butuhkan cara-cara lebih strategis," ujar Budi. (idr/dna)
