.webp)
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).
"Pertanyaan cukup banyak sejak informasi ini muncul di media. Masih ada salah paham, bahwa banyak yang mengira bahwa yang dibuka adalah mutasi rekening," kata Kartika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Tiko ini memastikan, pelaporan saldo merupakan akumulasi dalam satu periode atau satu tahun.
Tata cara penyampaian laporan informasi keuangan dan batasan waktu, yaitu untuk perjanjian internasional paling lambat 1 Agustus setiap yahun bagi LJK sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian melalui OJK, dan 30 April setiap tahun bagi LJK lainnya dan entitas lain langsung ke Ditjen Pajak. Prosedur indentidikasi rekening keuangan sesuai dengan CRS yang akan dimulai pada 1 Juli 2017.
"Terpenting adalah saldo akhir tahun. Saya rasa kalau informasi itu dijelaskan secara spesifik saya rasa nasabah tidak akan khawatir," jelasnya.
Apalagi, kata Tiko, pelaksanaan keterbukaan informasi data perbankan untuk kepentingan perpajakan ini diterapkan oleh 100 negara termasuk Indonesia.
"Dengan penjelasan itu rasanya kekhawatirnya itu bisa kita tepis dan tidak ada implikasi yang signifikan," kata dia.
Sementara Wakil Ketua Himpunan Bank-Bank Negara, Haru Koesmahargyo mengatakan, kekhawatiran para nasabah bisa terjadi jika penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak dilakukan secara resiprokal dari seluruh negara yang menerapkan.
"Namun aturan ini kan bersifat universal, makanya saya sampaikan bahwa nowhere to hide. Key factor penting adalah sosialisasi yang penting secara intens," tegas Haru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebelum penerapan AEoI pemerintah Indonesia juga telah menerima informasi mengenai pergerakan akun rekening wajib pajak asal Indonesia.
"Sebelum AEOI negara yang sudah masuk melakukan compliance dengan memberikan data kepada kami. Sehingga yang terbaik adalah comply, sehingga dia tidak menimbulkan risiko," tutupnya. (ang/ang)
