Follow detikFinance
Senin, 05 Jun 2017 20:05 WIB

Banyak Nasabah Pertanyakan Aturan Pajak Bisa Intip Rekening

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) mengakui masih banyak nasabah perbankan yang salah paham terkait dengan akses otomatis Ditjen Pajak untuk memeriksa data rekening perbankan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

"Pertanyaan cukup banyak sejak informasi ini muncul di media. Masih ada salah paham, bahwa banyak yang mengira bahwa yang dibuka adalah mutasi rekening," kata Kartika.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2017 telah diatur mengenai batasan saldo yang wajib dilaporkan perbankan kepada Ditjen Pajak. Untuk rekening perbankan orang pribadi paling sedikitnya Rp 200 juta, sedangkan untuk internasional sebesar US$ 250.000.

Pria yang akrab disapa Tiko ini memastikan, pelaporan saldo merupakan akumulasi dalam satu periode atau satu tahun.

Tata cara penyampaian laporan informasi keuangan dan batasan waktu, yaitu untuk perjanjian internasional paling lambat 1 Agustus setiap yahun bagi LJK sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian melalui OJK, dan 30 April setiap tahun bagi LJK lainnya dan entitas lain langsung ke Ditjen Pajak. Prosedur indentidikasi rekening keuangan sesuai dengan CRS yang akan dimulai pada 1 Juli 2017.

"Terpenting adalah saldo akhir tahun. Saya rasa kalau informasi itu dijelaskan secara spesifik saya rasa nasabah tidak akan khawatir," jelasnya.

Apalagi, kata Tiko, pelaksanaan keterbukaan informasi data perbankan untuk kepentingan perpajakan ini diterapkan oleh 100 negara termasuk Indonesia.

"Dengan penjelasan itu rasanya kekhawatirnya itu bisa kita tepis dan tidak ada implikasi yang signifikan," kata dia.

Sementara Wakil Ketua Himpunan Bank-Bank Negara, Haru Koesmahargyo mengatakan, kekhawatiran para nasabah bisa terjadi jika penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak dilakukan secara resiprokal dari seluruh negara yang menerapkan.

"Namun aturan ini kan bersifat universal, makanya saya sampaikan bahwa nowhere to hide. Key factor penting adalah sosialisasi yang penting secara intens," tegas Haru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebelum penerapan AEoI pemerintah Indonesia juga telah menerima informasi mengenai pergerakan akun rekening wajib pajak asal Indonesia.

"Sebelum AEOI negara yang sudah masuk melakukan compliance dengan memberikan data kepada kami. Sehingga yang terbaik adalah comply, sehingga dia tidak menimbulkan risiko," tutupnya. (ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed