Follow detikFinance
Selasa 06 Jun 2017, 12:12 WIB

Proyek LRT Medan Bakal Ditawarkan ke Swasta

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Proyek LRT Medan Bakal Ditawarkan ke Swasta Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Medan menjadi salah satu rencana prestisius pemerintah selanjutnya dalam membangun infrastruktur transportasi di Indonesia.

Proyek ini telah terdaftar ke dalam rencana pembangunan infrastruktur skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tahun 2017 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menteri/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema pendanaan proyek ini akan berbeda dengan dua LRT yang saat ini tengah dibangun karena akan menggunakan skema KPBU.

Skema KPBU merupakan investasi yang menggunakan gabungan antara anggaran pemerintah dan dana komersial, baik BUMN maupun swasta. Skema KPBU dipilih karena investasi ini memiliki imbal hasil di bawah standar kelayakan sehingga membutuhkan pengurangan sebagian beban investasi melalui dana pemerintah.

"Ini akan kita giring ke KPBU. Karena awalnya kan LRT-LRT itu di tempat lain pakainya APBN. Ini sekarang sedang dalam tahap FS nya. Karena KPBU itu intinya harus FS yang bagus dan meyakinkan orang bahwa proyeknya bankable," katanya kepada detikFinance saat ditemui di kantornya, Jakarta, seperti ditulis Senin (6/6/2017).

Proyek ini sendiri menjadi 1 dari 22 proyek KPBU yang terdaftar dalam PPP Book Bappenas 2017 yang masih dalam tahap persiapan.


Dengan masuknya LRT Medan ke dalam PPP Book 2017, artinya Kepala Lembaga atau Kepala Daerah telah mengajukan proposal proyeknya ke Bappenas, disertai dengan pernyataan tentang unit kerja K/L atau Pemerintah Daerah yang akan bertanggung jawab untuk perencanaan, persiapan dan disertai oleh dokumentasi pendukung yang berbeda antara tahap perencanaan.

Saat ini proyek LRT Medan sedang dalam tahap pra kelayakan studi yang dilakukan oleh Pemkot Medan. Setelah pra FS, proyek selanjutnya akan masuk ke dalam tahap kelayakan studi, yang telah dilengkapi oleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) nya, sehingga bisa dilakukan proses bidding atau tender kepada swasta untuk dikerjasamakan.

"Karena bikin FS ini yang paling sulit. Begitu FS enggak bagus, proyek enggak bankable, enggak akan ada peminatnya, proyek enggak jadi," pungkas Bambang. (dna/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed