Menteri PUPR dan DPR Rapat 7 Jam, Ini Hasilnya

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono hari ini melakukan rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.50 WIB dan sempat istirahat selama 15 menit pada jam 13.00 WIB, sebelum akhirnya dilanjutkan dan berakhir pada jam 17.30 WIB.

Pada rapat kali ini, Basuki menyampaikan rancangan anggaran Kementerian PUPR untuk RAPBN 2018. Dalam rapat disampaikan, bahwa anggaran Kementerian PUPR pada akhirnya disesuaikan dari usulan indikatif Rp 147,9 triliun menjadi Rp 106 triliun untuk 2018.

"Kami sampaikan di sini, usulan indikatif anggaran 2018, usulan anggarannya Rp 147,9 triliun. Namun demikian, kami mendapatkan indikasi alokasi anggaran di 2018 sebesar Rp 106 triliun," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Dari pagu sebesar Rp 106 triliun tersebut, Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi tertinggi dengan jumlah anggaran Rp 41,3 triliun. Kemudian disusul oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 36,9 triliun, Cipta Karya Rp 15,9 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 9,1 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 259 miliar dan Sekretariat Inspektorat dan Badan-Badan (SIBB) sebesar Rp 2,39 triliun.

Namun demikian, Komisi V DPR RI meminta agar anggaran yang ada pada Kementerian PUPR maupun Kementerian Desa dan PDTT untuk dilakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran unit organisasi fungsi dan program masing-masing pada eselon I dalam RAPBN 2018 dalam rapat dengar pendapat selanjutnya.

Hal ini sesuai dengan permintaan sejumlah anggota fraksi Komisi V DPR RI yang menginginkan adanya jabaran rencana yang lebih konkret dan review pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2017 dari masing-masing eselon I di tiap Ditjen Kementerian.

Dalam rapat juga disepakati, bahwa komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Desa dan PDTT untuk meningkatkan pola konsumsi dalam rangka menjaga hubungan kemitraan guna meningkatkan kinerja. (hns/hns)