Dua Menteri Jokowi Rapat Bareng DPR Bahas Kesiapan Mudik Lebaran

Dua Menteri Jokowi Rapat Bareng DPR Bahas Kesiapan Mudik Lebaran

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kamis, 08 Jun 2017 11:34 WIB
Dua Menteri Jokowi Rapat Bareng DPR Bahas Kesiapan Mudik Lebaran
Rapat DPR dengan Dua Menteri Jokowi Bahas Mudik, Foto: Eduardo Simorangkir-detikFinance
Jakarta - Hari ini Komisi V DPR RI melakukan rapat kerja dengan pemerintah dan para perwakilan dari pelaku usaha dan penyedia sarana transportasi untuk membahas persiapan pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini.

Seperti diketahui, mudik menjadi tradisi masyarakat Indonesia, khususnya pada hari raya Lebaran. Banyaknya arus lalu lintas baik di udara, darat maupun laut secara bersamaan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan mudik bisa berjalan lancar.

Dalam rapat kali ini, pemerintah dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kepala BMKG, Basarnas, dan juga perwakilan Polantas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan dari pelaku usaha penyedia sarana dan pra sarana transportasi dihadiri oleh perwakilan Jasa Marga, Perum Damri, PT KAI, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Pelindo I-III hingga PT Pelni.

Rapat dimulai sekitar jam 10.30 WIB, setelah kuota forum ditandatangani oleh 6 fraksi.

"Daftar hadir rapat sudah di tandatangani oleh enam fraksi. Sambil kita menunggu anggota, kita lanjutkan rapat ini dan rapat hari ini kita nyatakan terbuka," kata Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis membuka rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Berdasarkan pengalaman kemacetan di Brebes timur yang menjadi salah satu kemacetan terparah pada mudik sebelum-sebelumnya, rapat hari ini akan fokus mendengarkan terobosan-terobosan dalam memecahkan masalah-masalah sebelumnya dalam mempersiapkan mudik Lebaran tahun ini.

Beberapa fokus tersebut di antaranya mengatasi kemacetan, paradigma safety first yang dinomor duakan, masalah keandalan transportasi publik, pelanggaran tarif batas atas operator transportasi umum, kepadatan bandara yang kerap menyebabkan delay, hingga masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua yang rentan terhadap keselamatan pemudik di perjalanan.

"Beberapa persoalan-persoalan seperti ini yang sering mengemuka, kita harapkan dapat didengar terobosan-terobosan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut," tandas Fary. (dna/dna)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads