Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 09 Jun 2017 07:52 WIB

Perlukan RI Buat UU Khusus Untuk Mengatur Harga Pangan?

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Harga sejumlah kebutuhan pangan di Indonesia kerap bergejolak. Selain terjadi saat moment-moment tertentu seperti puasa atau lebaran, gejolak harga pangan juga kerap terjadi di hari-hari biasa.

Contohnya seperti harga cabai rawit merah yang secara tiba-tiba melonjak hingga di atas Rp 100.000/kilogram (kg) pada awal tahun 2017 ini. Selain itu, bawang putih juga mengalami kenaikan harga hingga mencapai Rp 60.000/kg beberapa waktu lalu.

Gejolak harga sendiri terjadi karena banyak faktor. Mulai dari musim panen, kurangnya stok barang, rantai distribusi yang terlalu panjang, hingga kecurangan pihak terkait seperti pedagang hingga importir yang berusaha memainkan harga.

Lantas, perlukah RI membuat aturan khusus dalam bentuk Undang-Undang (UU) untuk mengatur harga pangan?

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan Indonesia belum memerlukan UU khusus untuk menentukan harga pangan. Pasalnya, harga pangan tidak bisa diatur dengan cara paksa seperti itu, karena suatu nilai ditentukan berdasarkan unsur penawaran dan permintaan, atau biasa disebut dengan supply and demand.

"Jadi ekonomi itu punya suatu rumusan atau hukum sendiri. Hukum ekonomi itu sudah pakem, yaitu hukum demand dan suplai, demand dan suplai itu sebetulnya tinggal bagaimana sekarang pemerintah menjamin, agar yang disebut mekanisme pasar bekerja secara sehat," kata Enny ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Menurut Enny, langkah yang tepat untuk dapat mengatur harga pangan ialah dengan cara memperbaiki struktur atau mekanisme pasar itu sendiri.

"Jika terjadi market yang tidak sehat, katakanlah ada yang menentukan harga seenaknya, karena dia memonopoli, nah itu yang harus diatur pemerintah untuk meluruskan. Supaya tidak ada monopoli, itu dibuka persaingannya. Atau misalnya memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang selama ini. Yang jauh lebih penting adalah menata, dan menyehatkan struktur pasar," terangnya.

"Jadi enggak perlu (UU), karena ekonomi itu prinsipnya enggak bisa dengan komando. Jadi ekonomi ada mekanisme marketnya. Sudah ada pengaturnya sendiri, demand dan suplai. Enggak bisa dengan intervensi-intervensi seperti itu," katanya.

Sementara itu peneliti INDEF lainnya, Aviliani, juga mengatakan untuk dapat menjaga harga pangan tidak perlu sampai dibuat UU secara khusus, karena nilai suatu barang tidak dapat ditentukan secara pasti. Menurutnya, pemerintah hanya bisa mengatur batasan dari harga itu sendiri.

"Misalnya melihat marginnya saja berapa, misalnya marginnya tidak boleh lebih dari 5%. Jadi main di situ saja. Hanya menentukan batas. Tapi kalau di intervensi (dengan UU) nanti masalahnya harga pokok itu kan berbeda-beda," katanya. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com