Anggaran Minim, Target Perawatan Jalan Sulit Tercapai

Jakarta - Kurangnya anggaran dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur hingga tahun 2019 mendatang diperkirakan bakal berimbas kepada sejumlah proyek yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Salah satunya adalah target pemerintah dalam program pengembangan atau preservasi jalan nasional hingga tahun 2019. Hal ini juga menjadi hasil evaluasi paruh waktu RPJMN beberapa waktu lalu.

"Kalau jalan, yang paling krusial itu preservasi (perawatan) jalan nasional, itu panjang sekali. Itu yang paling berat karena kita banyak jalan nasional baru yang dilimpahkan dari Provinsi dan kondisinya substandar (di bawah standar)," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja kepada detikFinance saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Pemerintah sendiri mematok target untuk preservasi seluruh jalan nasional sepanjang 47.017 kilometer yang mencakup perbaikan rehabilitasi, pemeliharaan, pelebaran maupun pembangunan jalan hingga tahun 2019.

Dari kondisi kemantapan jalan nasional 86% di tahun 2015, pemerintah menargetkan untuk meningkat hingga 98% di 2019. Namun tampaknya target ini bakal sulit terealisasi hingga 2019.

Anggaran dana untuk seluruh jalan nasional sepanjang 47.017 kilometer saja pada tahun 2016 lalu tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi keuangan negara yang belum stabil diperkirakan menjadi penyebabnya.

Adapun pada tahun ini, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga mengalokasikan Rp 22 triliun untuk preservasi jalan nasional tahun ini.

Endra menjelaskan, berkurangnya anggaran Kementerian PUPR hingga 2019 nanti akan membuat pemerintah harus berupaya lebih keras mengejar target rasio kemantapan jalan nasional sebesar 98% pada 2019, dari posisi saat ini yang masih sekitar 90%.

"Itu yang paling berat menurut saya di situ. Karena kan banyak jalan nasional kita yang dilimpahkan dari Provinsi. Termasuk jembatan, kan banyak yang tua-tua harus diganti. Dengan bangun jalan baru, dan kelimpahan sekitar 9.000 km jalan baru dari provinsi itu sulit sekali dipenuhi," tutur dia.

Namun demikian, Endra mengaku pembangunan jalan untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah tak bakal terkena imbasnya. Beberapa di antaranya adalah pra sarana jalan untuk mendukung destinasi-destinasi wisata, akses pelabuhan dan bandara, hingga jalan-jalan perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua.

"Kalau jalan ke pelabuhan, pariwisata, jalur perbatasan itu prioritas. Selama dia prioritas, kan anggarannya sudah disiapkan. Semua yang berpengaruh dengan misi nasional," tukasnya. (dna/dna)