Direksi BUMN Rawan Kena Kasus Hukum, Bagaimana Cara Mencegahnya?

Jakarta - Beberapa kali direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersandung kasus hukum. Di akhir Maret 2017 lalu nama Firmansyah Arifin, yang saat itu menjabat Direktur Utama PT PAL (Persero), terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait pengadaan kapal ke Filipina.

Masih hangat, pekan lalu Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono juga ditahan di Bareskrim Polri karena dugaan menyalahgunakan izin importasi garam.

Menurut Pengamat BUMN sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyarankan agar kasus ini tak lagi terulang di kemudian hari harus dilakukan seleksi yang ketat untuk calon direksi BUMN. Pasalnya, pucuk pimpinan tertinggi di BUMN ini memiliki peran sangat penting bagi kinerja perseroan.

Said menambahkan, integritas calon pimpinan BUMN menjadi syarat utama yang dipertimbangkan dalam seleksi direksi BUMN.

"Cara terbaik adalah pilih orang yang integritasnya tinggi," ujar Said saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Penilaian integritas calon direksi BUMN dapat dilihat dari pengalaman dan rekam jejaknya dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga tidak menimbulkan kasus hukum yang menyeret direksi BUMN di kemudian hari.

"Tahu lah, orang berintegritas dilihat dari track recordnya kan gampang sekali," kata Said.

Selain itu, menempatkan seorang profesional ke kursi pimpinan BUMN juga merupakan keharusan. Sehingga mampu membawa BUMN yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik lagi.

"Tempatkan orang baik dan orang sangat profesional yang sangat berintegritas di BUMN," ujar Said. (ang/ang)