Kebijakan one map policy merupakan program untuk membuat peta dasar Indonesia yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial, yang meliputi area beserta potensi sumber daya yang ada di dalamnya.
Dengan seluruh peta yang terkandung di dalamnya, peta ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Harapannya, pembangunan infrastruktur satu dengan lainnya bisa terintegrasi dan tidak saling berbenturan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," kata Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Dirinya pun meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, untuk menyampaikan laporan perkembangan terhadap implementasi kebijakan tersebut.
"Untuk itu pada rapat terbatas hari ini saya ingin mendengar laporan dari Menko mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta ini di lapangan," kata Jokowi.
"Laporan yang saya terima dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 tahun 2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh Indonesia, 57 peta lainnya masih di dikompilasi dan 2 peta tematik masih belum ada," sambungnya.
Lebih lanjut Jokowi meminta agar Kalimantan menjadi wilayah prioritas dalam penerapan kebijakan tersebut.
"Dan saya juga mengingatkan pada rapat terbatas tanggal 7 April 2016 Saya minta untuk lebih dahulu difokuskan di Pulau Kalimantan," tutup Jokowi. (dna/dna)











































