Kajian Pemindahan Ibu Kota Jadi Prioritas Bappenas Tahun Depan

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappanas) melakukan rapat kerja (raker) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun 2018.

Khususnya RKA Tahun 2018 Kementerian PPN/Bappenas. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengusulkan, anggaran sesuai pagu indikatif sebesar Rp 1,145 triliun.

Bambang menyebutkan, dari total anggaran yang diusulkan untuk memenuhi beberapa program-program pembangunan nasional yang khusus, salah satunya terkait dengan pemindahan ibu kota negara.

"Masuk ke pagu indikatif 2018, yang tentunya kami memohon persetujuan dari Komisi XI, yaitu untuk program utama perencanaan pembangunan nasional usulan kami Rp 1,145 triliun," kata Bambang di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Bambang menyebutkan, dari total anggaran yang diusulkan terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 474,33 miliar, pinjaman luar negeri sebesar Rp 166,88 milar dan hibah sebesar Rp 504,2 miliar.

Kemudian, dari total anggaran itu juga dialokasikan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis sebesar Rp 321 miliar, sarana dan prasaranan aparatur sebesar Rp 45 miliar, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur sebesar Rp 5 miliar.

Sedangkan untuk program prioritasnya, Bambang menyebutkan akan kembali merumuskan kebijakan pembangunan nasional seperti melakukan harmonisasi dan simplikasi aturan perundang-undangan, lalu mendorong pembiayaan infrastruktur non APBN.

Selanjutnya adalah mengenai kajian pemindahan ibu kota yang kajian awalnya sudah dilakukan pada tahun 2017. Bambang menuturkan, kajian awal dilakukan pada tahun ini agar studi pendalamannya bisa dilakukan pada 2018 yang menentukan mengenai skema pendanannya.

Menurut Bambang, dalam pemindahan ibu kota ini diharapkan jangan sampai membebankan APBN dalam merealisasikannya.

"Oleh karena itu dengan pembiayaan investasi non anggaran kita bisa menemukan skema yang mambuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan jawa luar jawa juga menjadi lebih baik, karena ini pasti mindahnya ke luar jawa," jelasnya.

Dari usulan anggaran yang besarannya Rp 1,145 triliun juga akan digunakan untuk menyusun aksi satu data nasional maksudnya koordinasi satu data agar data-data ini saling aksesibel satu sama lain, kemudian komite keuangan syariah, pengendalian RPJMN dan RKP.

"Kami juga memperhatikan SDM, yang lain, program dukungan penguatan data, penguatan IT, reformasi birokrasi, rehabilasi gedung kantor," tutup dia. (mkj/mkj)