Bank Dunia Usul DNI Direvisi, Sri Mulyani: Perlu Dipertimbangkan

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku akan mengkaji soal daftar negatif investasi (DNI) guna memacu Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi.

Seperti diketahui, walaupun arus masuk investasi asing mengalir deras dalam 15 tahun terakhir, porsinya terhadap total PDB Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

Hal ini disinyalir lantaran adanya pembatasan DNI, termasuk batasan penyertaan modal asing, pengkhususan sektor tertentu bagi UKM dan persyaratan kandungan dalam negeri merupakan penghalang yang signifikan bagi PMA.

"Pemerintah dalam melihat sumber pertumbuhan ekonomi, kita selalu menggunakan seluruh mesin pertumbuhan secara seimbang apakah itu consumption, investasi, dan investasi itu tidak hanya berasal dari pemerintah kita namun juga dari swasta domestik dan swasta asing," kata Sri Mulyani saat ditemui di Soehanna Hall The Energy Building SCBD, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Kajian ini sendiri menyusul adanya rekomendasi dari Bank Dunia agar pemerintah mengkaji lagi daftar batasan negatif investasi untuk asing karena bisa jadi salah satu bentuk halangan untuk investasi.

Kajian tersebut menunjukkan pada kumpulan data investasi yang terlalu banyak menunjukkan bahwa DNI Indonesia akan memegang peranan penting dalam menentukan jumlah PMA. Adanya pengurangan jumlah pembatasan di DNI, kemungkinan akan meningkatkan PMA.

"Saya rasa, kita akan lihat apa saja yang bisa dibuat kalau memang area itu adalah area yang memang potensial bagi ekonomi Indonesia dan memang kita membutuhkan capital dari luar untuk bisa meningkatkan capacity dari sektor tersebut. Saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan secara serius," tukasnya. (mkj/mkj)