Follow detikFinance
Jumat 16 Jun 2017, 07:55 WIB

Soal Keterlibatan di Pertanian, TNI AD: Itu Perintah Presiden

Elza Astari Retaduari - detikFinance
Soal Keterlibatan di Pertanian, TNI AD: Itu Perintah Presiden Foto: Istimewa
Jakarta - Pelibatan TNI AD dalam Program Upaya Khusus (UPSUS) percepatan produksi pangan dipersoalkan, termasuk oleh pihak Ombudsman. TNI AD menyatakan, keterlibatan jajarannya di bidang pertanian yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian memiliki dasar, dan juga merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TNI AD saat ini memang terlibat di sejumlah aspek pada bidang pertanian, seperti penyuluhan, pembangunan infrastruktur, pencetakan sawah, distribusi alat mesin pertanian, sampai pada penyerapan distribusi. Kadispen TNI AD, Brigjen Alfret Denny Tuejeh, menyebut keterlibatan jajarannya tersebut bukan tanpa dasar.

"Di UU TNI, tugas pokoknya menjaga kedaulatan, keutuhan, dan melindungi segenap bangsa dan negara. Memang kita laksanakan ada dua, operasi militer untuk perang dan operasi selain perang," ungkap Denny, usai acara buka bersama dengan insan media di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Denny menjelaskan, TNI dalam tugasnya memiliki doktrin. Pada doktrin itu, TNI punya 2 fungsi dalam tugasnya, pertama adalah fungsi pertempuran dan kedua adalah fungsi teritorial. Pada sisi pertanian ini, TNI mengambil tugas pada fungsi teritorial di mana dalam pembinaan teritorial, TNI melakukan pembinaan ketahanan wilayah.

"Ketahanan wilayah masing-masing itu berarti kita bicara ketahanan idelogi, politik, ekonomi. Ketahanan pangan ini masuk dalam salah satu aspek itu, ketahanan ekonomi. Ingat, pelaksanaan tugas dalam pembinaan teritorial termasuk membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan. Itu tidak mengabaikan kesiapsiagaan opersional satuan-satuan TNI AD," jelasnya.

Pembinaan wilayah melalui pembinaan ketahanan pangan dilakukan oleh Babinsa dengan pada petani. Tujuannya adalah membentuk ketahanan ekonomi, seperti ada pada bagian fungsi TNI. Denny mengingatkan, pertahanan negara yang kuat itu terletak kepada masyarakat yang sejahtera. Kerja sama antara TNI AD dan Kementan dilakukan untuk menuju hal tersebut.

"Itu perintah presiden, dan kita melaksanakan itu adalah tugas-tugas keseharian Babinsa yang dielaborasi dengan program-program dari kementerian pertahanan. Sehingga kalau kita bilang itu melanggar hukum, di mana melanggar hukumnya?" ujar Denny.

"Kita melaksanakan tugas-tugas Babinsa yang itu sama dengan kegiatan pembinaan teritorial sehari-hari melalui peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Bukan sesuatu hal yang melanggar hukum," imbuhnya.

Denny lalu menjelaskan, keterlibatan TNI di pertanian datang langsung dari Presiden Jokowi kepada Panglima TNI. Ini terkait dengan target swasembada pangan yang menjadi nawacita pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

"Panglima TNI sudah mengatakan itu perintah presiden kepada TNI, ada pada saat di Pangakalan Bun, kalau tidak salah. Kalau kita sudah diperintah seperti itu, ya tidak ada penjabaran lain. Kalau bahasanya Panglima TNI, saya laksanakan," tegas Denny.

Pembinaan Babinsa kepada petani juga tidak sembarangan. Sebab sebelum diterjunkan, TNI AD memberikan pelatihan kepada jajarannya terkait dengan urusan pertanian. Denny menyebut, Babinsa tidak diturunkan secara tiba-tiba namun diberikan pembekalan terlebih dahulu.

"Pembekalan itu bervariasi, tetapi tergantung apa dulu yang diberikan. Seingat saya di Subang itu, 2 minggu diajarkan. Yang perlu diketahui masyarakat dan saya kira petani itu sudah tahu, bahwa secara nasional sudah tahu, hari ini kita tidak lagi impor," kata dia.

"Kegiatan-kegiatan pendampingan Babinsa kepada petani apa bedanya dengan kegiatan karya bakti, TMMD, itu sama kegiatan-kegiatan teritorial. Kalau semuanya kita harus menunggu keputusan politik dari pemerintah seperti kata Ombudsman, ya kapan kita TNI melaksanakan kegiatan," tambah Denny.

Hal tersebut menurutnya adalah bagian dalam TNI membangun pertahanan negara secara menyeluruh. Seluruh Babinsa disebut Denny dilibatkan, meski begitu pimpinan juga akan mempertimbangan geografis dan demografi wilayah.

"Seluruh Babinsa dilibatkan, jumlahnya hampir 70 ribu Babinsa, tapi kan tidak semuanya. Seperti di Jakarta, mana ada sawah. Jadi kita berikan pembekalan sesuai potensi wilayah masing-masing. Yang potensinya ada lebih besar ke nelayan, ya di dalam pendampingan nelayan, peternakan, perikanan. jadi tergabung karetristik wilayahnya," tuturnya.

"Pertahanan negara kita ini adalah pertahanan semesta. Ada strateginya lapis militer dan nir militer," sambung Denny.

Pendampingan TNI di pertanian membuat tengkulak-tengkulak yang biasa 'bermain' kalang kabut. Denny menyatakan, mereka yang biasa memanfaatkan petani dan memainkan harga beras sedikit demi sedikit sudah berkurang. Sebab kini ruang gerak mereka terbatas dengan adanya pengawasan TNI.

"Kalau kita biarkan seperti itu yang dirugikan petani. Ada yang memang dia memberikan harga yang tinggi, tapi kan kita tidak bisa jamin nanti dia panen berikutnya lagi apa dikasih harga yang tinggi? Belum tentu. Sekarang mungkin dia berikan harga yang tinggi karena hanya sekedar untuk mengimbangi atau tidak setuju dengan peran Bulog yang berusaha untuk menstabilkan harga gabah," urai Denny.

Pendampingan yang diberikan TNI diharapkan bisa membuat masyarakat lebih sejahtera lagi. Keterlibatan TNI AD, kata Denny, diutamakan untuk meningkatkan kesejaheraan petani secara berkesinambungan.

"Tidak hanya nanti tengkulak maunya harga tinggi, masyarakat petani senang. Tapi tahun depan dia mainkan lagi, begitu datang impor beras, petani kita susah lagi. Tapi dengan cara ini pemerintah memberikan jaminan kestabilan harga dan para petani, kan harapannya tetap," sebut dia.

TNI AD pun saat ini mulai menggagas sentra pertanian terpadu. Saat ini pilot project telah ada di daerah Jombang. Dalam rangka menstabilkan harga hasil tani, TNI AD juga bekerjasama dengan Bulog. Masyarakat pun disebut juga antusias dengan adanya pendampingan dari TNI.

"Antusias. Saya rasa di semua wilayah. Karena memang pemerintah memberikan subsidi sehingga bantuannya jelas. Dulu orang mau beli pupuk saja susah, beli bibit susah, tapi dengan kita dampingi, ayo, saya pingin tau di mana ada wilayah yang masih merasa kekurangan pupuk?" cetus Denny.

"Di mana ada wilayah masyarakat merasa sulit memperoleh bibit? Sampaikan ke kita, nanti kita cek di bawah. Itu tidak terjadi lagi sekarang. Jadi lihat sendiri saja hasilnya seperti apa," tutupnya. (ear/wdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed