Dituding Sebar Data Bohong, Susi: Rugi Gaji Tidak Naik

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, gerah dengan tuduhan bahwa dirinya menyebarkan data-data bohong terkait sektor perikanan di Indonesia, pasca pemberantasan pencurian ikan atau Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Tidak diketahui persis bagaimana tuduhan yang dialamatkan kepada Susi. Namun Susi menyebut nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, saat jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

"Kalau ada pernyataan Profesor Rokhmin Dahuri, bilang saya ini bohong publik tidak benar sekali. Tuntut saja. Pak Rokhmin bisa mengajukan tuntutan sebagai masyarakat karena pejabatnya melakukan pembohongan publik. Boleh," tutur Susi.

"Lagi pusing-pusing begini, urusan banyak. Dari ikan bersertifikat, kapal. Apalagi kebohongan publik. Kemudian utang perusahaan katanya disebar ke mana-mana. Punya utang itu semua perusahaan juga punya utang. Wajar," jelas Susi.

"Tapi sekarang kejelekan pejabat udah di 'eber-eber' sudah tidak rasional. Memang pinjam bank tidak perlu pakai jaminan. Kemarin aku dengar nelayan saja susah pinjam buat bikin kapal. Itu harus ada jaminan tambahan. Kalau perusahaan utang pasti ada jaminannya. Coba kamu datang ke bank mau pinjam uang Rp 500 juta, dikasih tidak?" imbuh Susi.

Baca juga: Pencurian Diberantas, Susi: Sekarang Stok Ikan Naik dan Impor Menurun

Dia mengatakan, data-data terkait perikanan yang sering diungkapkannya ke publik adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan dan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Soal data peredaran kapal-kapal pelaku pencurian ikan di dalam negeri juga didapatkannya tidak sembarangan. Susi mengatakan, saat ini pencurian ikan belum selesai dan hilang begitu saja. Pencurian ikan masih terjadi.

"Tangkap sini, geser sana. Awasi sana, geser sini. Selalu begitu, namanya juga pencuri. Kalau kita anggap pencurian ikan itu selesai, enggak bisa. Kecuali Filipina dan semua wilayah lainnya sudah banyak lagi ikannya," kata Susi.

"Saya selama bekerja di KKP ini tidak pernah membuat pernyataan publik yang datanya itu mengada-ada atau bohong, apalagi sebagai pejabat publik melakukan kebohongan, masyarakat bisa melakukan class action. Tidak cuma dipecat sama presiden tapi juga bisa kena class action kan oleh masyarakat, bahwa sebagai pejabat publik saya melakukan kebohongan," papar Susi.

Dia kembali menekankan, tidak ada untungnya membuat berita bohong. Sebagai seorang pejabat publik dia harus mengemukakan data benar kepada masyarakat .

"Tidak ada Kementerian Kelautan, apalagi saya sebagai menteri membuat pernyataan-pernyataan, data-data ke publik yang bohong. Untuk apa? Untuk terkenal? Memang terkenal dibayar? Malah lebih sering diganggu wartawan, rugi. Sekarang privasi tidak ada. Orang ganggu mau foto. Enggak ada untungnya jadi terkenal. Gajinya juga tidak naik sama presiden. Emang kalau tambah populer gajinya dinaikin. tidak juga. insentifnya naik? tidak juga. insentif sampai hari ini juga belum dibayar," kata Susi tertawa.

Susi merasa sakit hati karena dituduh membuat berita bohong. "Tuduhan yang dzalim. Tuduhan yang kejam, tidak punya perasaan orang menuduh seorang pejabat publik," tegas Susi. (wdl/ang)