Minggu, 25 Jun 2017 15:37 WIB
Soal Hubungan dengan DPR, Rini: Semoga Kita Bisa Saling Memaafkan
Foto: Muhammad Idris/detikFinance
Jakarta - Sampai sekarang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dilarang mengikuti aktivitas resmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Baik itu pengambilan keputusan, maupun hanya sekedar rapat.
Dalam momen Lebaran, Rini berharap semua persoalan bisa selesai. Rasanya cukup sekitar 1,5 tahun, sehingga banyak program yang tertunda.
"Semoga kita bisa saling memaafkan," ujar Rini di rumahnya, Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2017).
Rini mengakui masih menjalin komunikasi dengan para anggota Komisi VI DPR selaku mitra Kementerian BUMN, meskipun secara informal. Begitu pun dengan jajaran Deputi Kementerian BUMN.
"BUMN kan mitra, harapan komunikasi tetap baik. Alhamdulillah biarpun saya enggak bisa ke Komisi VI, tapi hubungan komunikasi dengan BUMN lain dan dengan Deputi berjalan lancar. Itu saya ikuti terus dan Alhamdulillah lancar," paparnya.
Pelarangan ini berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015.
Salah satu poin pansus itu adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN. Turunan dari rekomendasi itu, Plt Ketua DPR saat itu Fadli Zon diminta melarang Rini hadir ke DPR.
Praktis hingga kini, Rini tak bisa ke DPR, termasuk membahas program kerja dan anggaran Kementerian BUMN.
(mkj/idh)
Dalam momen Lebaran, Rini berharap semua persoalan bisa selesai. Rasanya cukup sekitar 1,5 tahun, sehingga banyak program yang tertunda.
"Semoga kita bisa saling memaafkan," ujar Rini di rumahnya, Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2017).
"BUMN kan mitra, harapan komunikasi tetap baik. Alhamdulillah biarpun saya enggak bisa ke Komisi VI, tapi hubungan komunikasi dengan BUMN lain dan dengan Deputi berjalan lancar. Itu saya ikuti terus dan Alhamdulillah lancar," paparnya.
Pelarangan ini berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015.
Salah satu poin pansus itu adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN. Turunan dari rekomendasi itu, Plt Ketua DPR saat itu Fadli Zon diminta melarang Rini hadir ke DPR.
Praktis hingga kini, Rini tak bisa ke DPR, termasuk membahas program kerja dan anggaran Kementerian BUMN.
(mkj/idh)
