Kata Sri Mulyani Soal Skema Baru Gaji Pegawai Pajak

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan skema baru pemberian tunjangan kinerja (tukin) pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencerminkan azas keadilan, dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi produktivitas para pegawai pajak.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani, usai mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), terkait pengubahan skema pemberian tukin pegawai pajak.

"Pada dasarnya supaya bisa langsung mengaitkan antara kinerja dengan pembayaran insentif yang dianggap mencerminkan azas yang adil dan azas yang bisa pertanggungjawabkan dari sisi produktivitasnya," kata Sri Mulyani, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Dia mengaku telah melakukan pengecekan ulang, terkait skema baru dan skema lama. Hasilnya terdapat perbedaan. Selama ini, pemberian tukin pegawai pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015.

Pada Perpres tersebut, kata Sri Mulyani, selama ini pemberian tukin disamaratakan berdasarkan realisasi penerimaan. Dalam skema yang baru, didesain berbeda antara kantor pajak yang target dan risiko besar dengan yang rendah.

"Kami juga lihat, teliti targetnya, kan selama lihat total saja apakah tercapai 85 atau 90%. Sekarang ini diterjemahkan secara lebih detil. Semoga bisa berikan insentif lebih spesifik kepada seluruh pajak. Lebih adil, fair, dan di saat yang sama berkaitan dengan kinerja yang mereka capai," tukas dia. (wdl/wdl)