.webp)
Per akhir Mei 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.672,33 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 4,92 triliun dibandingkan jumlah di April 2017 yang sebesar Rp 3.667,41 triliun.
Baca juga: Utang Pemerintah RI Naik Jadi Rp 3.672 T |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Upaya yang dilakukan, kata Sri Mulyani, dengan melakukan reformasi sistem perpajakan serta memantau potensi penerimaan dari berbagai aktivitas perekonomian. Lalu, pemerintah juga akan menerapkan pengalokasian belanja secara baik dan hati-hati.
"Jadi entah dari jenis belanjanya maupun dari efisiensi belanjanya yang perlu diperhatikan, jadi dengan adanya keseimbangan di penerimaan lalu strategi belanja kita harapkan defisit akan terus menerus bisa ditekan," jelas dia.
Saat ini, belanja yang diutamakan pemerintah adalah belanja yang berada di sektor pendidikan, kesehatan, yang menentukan masa depan Indonesia. Sehingga, belanja untuk sektor tersebut tidak bisa lagi ditunda.
"Jadi sedapat mungkin penerimaan pajak kita dapat memenuhi kebutuhan dasar itu, kalaupun berutang sedapat mungkin untuk belanja modal dan menghasilkan produktivitas dan tingkat pengembalian bisa terbayarkan kembali," kata dia.
Mantan Direktur Bank Dunia memastikan, rasio utang pemerintah pusat Indonesia masih terbilang terkendali, sebab secara nasional masih 30% di bawah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) begitu juga dengan defisit anggarannya yang dibatasi maksimal sebesar 3%.
Jika dibandingkan dengan negara berkembang seperti India, Brasil, Meksiko, dan Argentina, Indonesia merupakan negara yang masih relatif terjaga dalam soal utang.
"Namun kita akan tetap menjaga ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang secara hati-hati, transparan sehingga masyarakat memahami, sehingga juga melihat pilihannya kenapa kita berutang, dan untuk apa kita berutang, lalu bagaimana mengelolanya, jadi tidak menjadi cerita yang terlalu mengkhawatirkan bagi masyarakat, tapi masyarakat berhak tau dan kita menyampaikan, dan menjaganya," tutup dia. (wdl/wdl)
