ADVERTISEMENT

Kajian Perpindahan Ibu Kota Selesai Tahun ini

Fadhly F Rachman - detikFinance
Senin, 03 Jul 2017 15:47 WIB
Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa (Foto: Zaki Alfarabi/Infografis detikcom)
Jakarta - Pemerintah saat ini tengah serius dalam menjalankan rencana pemindahan Ibu Kota. Kajiannya pun ditargetkan bisa selesai pada tahun 2017 ini.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kajian perpindahan Ibu Kota supaya realisasinya juga dapat segera berjalan.

"Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya, mudah-mudahan kita juga bisa menemukan skema pendanaannya, sehingga 2018-2019 itu sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," ungkap Bambang di kantornya, Jakarta, Senin (3/7/2107).

Bambang mengatakan pemerintah saat ini masih melihat sejumlah aspek terkait dengan rencana perpindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju luar Pulau Jawa. Yang pertama, kata Bambang, saat ini pemerintah masih mengkaji penentuan lokasi yang paling sesuai.

Dia menjelaskan, saat ini pulau Kalimantan yang dinilai paling potensial untuk mendirikan Ibu Kota baru menggantikan Jakarta. Namun demikian, dirinya masih belum menentukan di mana tepatnya Ibu Kota baru akan berdiri.

"Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana Kalimantannya itu yang masih kita finalkan," katanya.

Selain masalah lokasi, Bambang juga mengatakan pemerintah masih mencari skema pendanaan yang paling tepat. Sebab, membutuhkan dana yang besar terkait rencana tersebut, sementara pemerintah tak mau membebani APBN.

Oleh sebab itu, Bambang mengatakan, saat ini pemerintah berencana untuk mendorong skema Public Privat Partneship (PPP), yakni dengan mengajak pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pendanaan.

"Kita akan dorong model PPP lah, ya artinya partisipasi swasta juga kita libatkan. Ketiga kita juga lihat aspek tata kotanya sendiri, kita mau bikin seperti apa tata kotanya. Mungkin butruh 3-4 tahun untuk selesaikan seluruh infarstruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahan," katanya. (dna/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT