Follow detikFinance
Rabu 05 Jul 2017, 17:15 WIB

Lahan Untuk Ibu Kota Baru Harus Milik Negara, Luasnya 500 Hektar

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Lahan Untuk Ibu Kota Baru Harus Milik Negara, Luasnya 500 Hektar Foto: (dok. subhan lokbuntar/Google Maps)
Jakarta - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Kalimantan menjadi kandidat terkuat untuk tujuan ibu kota baru tersebut. Berapa idealnya luas wilayah dan anggaran yang harus disiapkan untuk sebuah kota baru?

Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini mengaku sedang menghitung berapa banyak lahan dana serta anggaran, untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan saat ini perhitungan masih terus dilakukan. "Sedang dihitung dan lahan dan yang pasti lahan harus dikuasai negara sehingga tidak perlu pembebasan," kata Bambang kepada detikFinance, Rabu (5/7/2017).

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, membangun kota baru idealnya sebuah wilayah harus menyiapkan lahan sebanyak 500 hektar.

"Untuk kota baru itu start di 500 hektar, meskipun nantinya bisa terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari, kepada detikFinance.

Rido menjelaskan, perencanaan juga dilakukan dengan memprediksi hitungan pertambahan jumlah penduduk.

"Meskipun pindah kan tidak mungkin sekaligus berjuta-juta orang, pasti ada tahapannya dan ini masuk ke perencanaan pembangunannya," imbuh dia.

Dia menyebutkan Palangka Raya sudah memiliki kriteria ketersediaan lahan untuk ibu kota yang baru.

Ajak Swasta

Pemerintah melalui Bappenas akan mengajak pihak swasta untuk membangun ibu kota negara yang baru.

Rido Matari mengatakan memang ada pengkajian yang akan mengajak swasta untuk bangun Ibu Kota baru tersebut.

"Ya bisa ikut membangun, ini bisa menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," kata Rido.

Dia menjelaskan, swasta bisa ikut serta membangun infrastruktur penunjang namun untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan harus menggunakan dana pemerintah karena akan menjadi aset negara.

"Swasta bisa ikut membangun akses jalan, jembatan dan infrastruktur pendukung lainnya, bisa juga bangun perumahan, tapi pengembang juga harus taat aturan," ujar dia.

Rido mencontohkan, untuk kawasan pergudangan juga bisa dibangun oleh pihak swasta. Kemudian contoh berikutnya adalah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah namun pengelolaannya oleh badan usaha baik swasta maupun milik negara.

"Seperti pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo dan bandara oleh Angkasa Pura jadi pemerintah menyediakan dan dikelola oleh perusahaan, ini bisa dilakukan, karena tidak harus semuanya dari pemerintah, ini agar ekonominya bergerak," ujarnya. (wdl/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed