.webp)
Biang keladinya, adalah nilai pembebasan lahan yang belum mendapat kata sepakat dari pemilik lahan. Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, pemilik lahan menuntut nilai pembebasan lahan mencapai Rp 150 juta/meter persegi.
Perkara nilai pembebasan lahan tersebut telah dibawa ke jalur pengadilan dan telah diputuskan bahwa nilai pembebasan lahannya adalah Rp 60 juta/meter persegi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski nilai yang diputuskan pengadilan, lebih rendah dari tuntutan pemilik lahan, namun menurut Wiliam, nilai tersebut tetap masih terlalu tinggi. Untuk itu, saat ini, tengah dilakukan upaya banding agar nilai pembebasan lahan bisa ditekan lagi.
Akibat dari sengketa nilai pembebasan lahan ini, proses pembangunan Stasiun yang lokasinya di sekitar Jalan Haji Nawi tersebut, bakal molor dari rencana dan tak akan selesai berbarengan dengan selesainya proyek MRT secara keseluruhan.
Karena, lahan tersebut merupakan salah satu lokasi yang diperlukan untuk membangun pilar penyangga stasiun yang akan dibangun dengan tinggi sejajar lintasan MRT yang tengah dibangun.
Dengan demikian, tiang struktur Stasiun Haji Nawi tidak dapat dikerjakan dan juga dipastikan tidak dapat selesai bersamaan dengan operasi MRT Jakarta Fase I pada Maret 2019 silam. Namun, untuk jalur MRT yang berada di tengah jalan tetap dapat diselesaikan sesuai jadwal dan dapat beroperasi Maret 2019.
"Struktur stasiun karena ada 4 titik maka stasiun enggak bisa bareng Maret 2019," tutur Direktur Konstruksi Silvia Halim di tempat yang sama. (dna/dna)
