Rapat 30 Menit Luhut dan Wiranto dengan Banggar DPR, Apa Hasilnya?

Jakarta - Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berlangsung tidak lebih dari 30 menit.

Rapat yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB baru dimulai pada pukul 11.05 WIB, bahkan rapat kerja yang membahas mengenai pemangkasan anggaran kedua Kementerian Koordinator tersebut selesai pada pukul 11.23 WIB.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan bahwa angka pemangkasan anggaran sebesar Rp 50 miliar dari yang tercantum di APBN 2017.

"Dipotong Rp 50 miliar, angka enggak besar, pengaruh enggak besar. Kalau itu dikembalikan mungkin lebih banyak dibuat lebih sekarang ini banyak pegawai dari KKP, banyak orang pintar di sana, datang dengan budaya yang macam-macam, lakukan upaya perbaikan budaya maritim," kata Luhut di ruang rapat Banggar, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Total anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada APBN 2017 sebesar Rp 350,5 miliar menjadi Rp 300,5 miliar atau telah dipangkas Rp 50 miliar. Adapun, pemangkasan telah disesuaikan atas Inpres Nomor 4 Tahun 2017.

Di mana, efisiensi diarahkan pada belanja barang, antara lain, perjalanan dinas, belanja honor, belanja jasa, belanja pertemuan, serta belanja operasional dan non operasional lainnya.

Dari total anggaran Rp 350,5 miliar telah terealisasi sebesar 21,98% atau Rp 77,05 miliar dengan rincian belanja pegawai 43,95%, belanja barang 22,47%, dan belanja modal 2,30%.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto mengatakan, pemangkasan di Kemenko Polhukam diusulkan sebesar Rp 40 miliar atau sebesar 12,38% dari pagu DIPA yang sebesar Rp 322,9 miliar.

"Kami dapat jatah pemotongan anggaran Rp 40 miliar atau 12,38% dari pagu," kata Wiranto.

Penghematan anggaran diprioritaskan pada volume perjalanan dinas dalam dan luar negeri, kegiatan rapat di luar kantor, dan belanja non operasional lainnya.

Dari total anggaran, realisasi per 7 Juli 2017 telah mencapai Rp 34,45% atau setara Rp 111,2 miliar, dan sisanya 53,17% atau setara Rp 171,6 miliar dari total anggaran pada APBN 2017 yang sebesar Rp 322,9 miliar.

"Program setelah efisiensi, seperti ini posturnya, sehingga jumlah Rp 322 miliar tinggal Rp 282 miliar, itu sampai akhir anggaran dapat kami selesaikan," jelas dia.

Usai mendengarkan pemerintah menyampaikan pandangannya, Pimpinan Banggar Aziz Syamsuddin juga langsung memberikan kesempatan kepada anggota Banggar untuk memberikan tanggapan dan pendalaman, namun tidak ada satupun yang meresponnya, sehingga langsung melakukan voting persetujuan.

Persetujuan diambil sebagai bahas diskusi Banggar dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia dalam rapat kerja penyusunan RAPBN Perubahan 2017 selanjutnya.

"Kita sudah dengarkan semuanya dari Menko Kemaritiman, dan Polhukam, ketiga kalau disepakati kita terima sebagai bahan untuk rapat dengan Menkeu, BI dan Bappenas, kalau tidak ada tanggapan bisa kita akhiri dan disetujui," tanya Aziz.

"Setuju bu? Setuju," jawab anggota Banggar.

Usai disetujui, Aziz juga memberikan kesempatan pemerintah untuk melakukan kata penutup. Sebab, rapat kerja antara Banggar dengan Kemenko Maritim dan Kemenko Polhukam telah disepakati terkait pemangkasan anggaran.

"Terimakasih atas pengertian dan memahami suara batin kami," pungkas Wiranto. (mkj/mkj)