RI Bantu Timor Leste Bangun Bendungan Hingga Perumahan

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia hari ini melakukan nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di bidang pembangunan infrastruktur. Kerja sama mencakup pertukaran informasi dan pengalaman teknis, pertukaran tenaga ahli, serta pelaksanaan pelatihan di berbagai bidang infrastruktur PU.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kerja sama ini merupakan perluasan cakupan dari nota kesepahaman sebelumnya yang telah berlangsung sejak tahun 2011. Kali ini, lingkup kerja diperluas ke bidang pembangunan kawasan dan perumahan, bertambah dari yang sebelumnya di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air saja.

"Kerja sama selama ini antara dua kementerian, kami mengirimkan tenaga-tenaga ahli ke sana (Timor Leste). Sebagai advisor bagi beliau (Menteri) dan Perdana Menteri di bidang PU. Sekarang ditambah dengan perumahan. Itu untuk men-setup organisasi dan sebagainya," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Kerja sama ini juga mencakup pertukaran informasi mengenai regulasi di bidang konstruksi, seperti norma, standar dan juga prosedur. Sehingga cakupannya tak lagi terbatas di wilayah Kementerian, tapi juga industri.

"Jadi norma, standar, prosedur, kriteria dan sebagainya itu perlu diperkuat. Jadi nanti akan kita coba itu. Dan juga untuk training-training SDM. Dulu SDM nya mungkin untuk kementerian, tapi sekarang akan dikembangkan lagi di Industri konstruksinya," tutur Basuki.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi RDTL Gastao Franscisco de Sousa menyambut bahagia atas perluasan kerja sama ini. Menurutnya, Timor Leste sebagai negara yang baru 15 tahun merdeka membutuhkan bantuan dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam rangka pengembangan kapasitas negaranya di bidang infrastruktur, Gustao berharap adanya peningkatan alih pengetahuan dari Indonesia, sementara Indonesia memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengerjakan proyek infrastruktur di negaranya.

"Sektor itu penting sekali untuk pemerintah Timor Leste karena kami baru merdeka 15 tahun, dan kami perlu belajar lebih banyak dari sahabat kami, Indonesia. Sehingga setelah kami mengevaluasi MoU yang lalu, ada beberapa hal yang perlu segera kita fokuskan, seperti Sumber Daya Manusia dan legalitas (peraturan) nya," ungkapnya.

"Kalau kita mau punya infrastruktur yang berkualitas, kedua sektor ini harus difokuskan. Terlebih untuk pengembangan SDM dan peraturan-peraturan. Karena masih banyak peraturan yang Kementerian PU Timor Leste harus buat supaya menjamin baik kualitas infrastruktur yang kita bangun," pungkasnya. (ang/ang)