Luhut Bicara Soal Utang Pemerintah yang Bengkak Jadi Rp 3.672 T

Jakarta - Utang pemerintah terus meningkat sampai akhir Mei 2017, mencapai Rp 3.672,33 triliun. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2017 atau RAPBN-P 2017, defisit fiskal 2017 yang diproyeksikan melebar ke 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya, pemerintah akan melakukan penambahan jumlah utang untuk menutupi defisit fiskal tersebut.

Lalu, apakah pemerintah RI bisa menutupi defisit fiskal dengan melakukan penghematan dibandingkan dengan menambah utang ?

"Ya tidak mungkin," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

"Saya beri contoh, pembangunan infrastruktur kita butuh US$ 450 miliar, APBN hanya bisa men-service itu US$ 120 miliar. Sisanya dari mana? Itulah yang disebut foreign direct investment," jelasnya.

Baca juga: Subsidi dan Utang Membengkak, Pemerintah Harus Hati-hati

Luhut menegaskan, utang yang dilakukan pemerintah juga tidak digunakan ke sektor yang konsumtif melainkan sektor produktif, seperti pada memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Tujuannya agar bisa diikuti oleh investasi dari swasta

"Nah, sekarang Tiongkok nih datang, kemarin saya temani di Parapat, ikut dia sidang, dia kaget begini ternyata proses pengambilan keputusan di sini, cepat, dia saya beri contoh yang tadi itu. Nah, dia mau investasi US$ 25 miliar, B to B, bukan G to G. Dia cari partner Indonesia, kami partnerkan, misalnya dengan PP. Misalnya dengan private sector kita. Merekalah yang main Masalahnya dimana?," ungkap dia.

Dia melanjutkan, investasi Indonesia yang tumbuh sejalan dengan utang juga menjadi suatu hal yang tidak perlu dipersoalkan.

"Ya gimana orang investasi tidak dihitung utang, masa orang kasih uang ke kamu saja. Logikanya kamu di mana? Yok suruh yang pintar mengkritik itu suruh datang ke saya. Suruh datang, jelasin ke saya," tegas dia.

Baca juga: Apa RI Aman dengan Utang Rp 3.672 T?

Menurut Luhut, dengan Indonesia mendapatkan rating investment grade dari lembaga pemeringkat S&P memberikan kepercayaan bagi investor untuk terus terlibat dalam pembangunan di Indonesia. Apalagi, kata Luhut, dengan investment grade yang diperoleh Indonesia membuat daya tarik bagi para investor untuk menanamkan dana segarnya ke Indonesia.

"Itu bagus, tidak ada satu pun indikator ekonomi kita yang tidak bagus. Investment grade, apa artinya? Pertama, tingkat investasi di sini aman. Kedua, suku bunga orang pinjam itu jadi turun. Kita dari 11% jadi 9%, cost pada uang. Orang lihat seperti itu makanya pada datang, Jepang datang. Kemudian kemarin pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden Jokowi sangat bagus dan Trump karena dipancing oleh Presidennya, banyak Tiongkok yang datang, langsung perintahkan ke menterinya. Saya positif," tutup dia. (mkj/mkj)