Merespons soal utang ini, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan menilai wajar pemerintah menambah utang karena digunakan untuk membiayai kebutuhan produktif.
"Ada yang mengkritik utang, utang itu sepanjang produktif itu tidak masalah, makanya saya tantang kemarin, siapa yg ngomong-ngomong soal utang datang ke saya. Kita bicara. Tunjukkan salahnya di mana?" tegas Luhut di Jakarta, Selasa (11/7/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut mengatakan, penambahan utang tidak tepat apabila pemerintah hanya memanfaatkan utang tersebut untuk menutup utang sebelumnya, atau gali lubang tutup lubang.
"Tapi kalau sekarang (skema) B to B ya tidak masalah, kan dia akan bayar dari project itu. Orang mengatakan kita punya utang. Iya (kita punya utang), tapi utang kita kalau di lihat pada rasio GDP, kita selalu di bawah 30%. Sekarang ini berkisar 27%, kita pelihara itu," jelas Luhut.
Diketahui utang pemerintah RI hingga saat ini terus bertambah. Per akhir Mei 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.672,33 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 4,92 triliun dibandingkan jumlah di April 2017 yang sebesar Rp 3.667,41 triliun.
Baca juga: Apa RI Aman dengan Utang Rp 3.672 T? |
Tak hanya itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun Anggaran 2017 tercatat pemerintah akan menambah utang sebesar Rp 433,0 triliun hingga Rp 467,3 triliun. Jumlah tersebut tentunya naik dari target yang sebelumnya ditentukan. (hns/hns)











































