DPR Setujui Asumsi Dasar RAPBN 2018

Jakarta - Badan Anggaran DPR RI menyampaikan asumsi dasar RAPBN 2018 dalam Rapat paripurna DPR RI ke-30. Dalam penyampaian asumsi dasar ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan berada di kisaran 5,2-5,6%. Tingkat inflasi tahun depan juga dipatok pada level 2,5-4,5%.

Rapat paripurna dimulai pada pukul 11.00 WIB dan dipimpin oleh Taufik Kurniawan. Rapat paripurna kali ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto, Kepala BKF Suahasil Nazara, Dirjen Pajak Ken Jugiasteadi, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Dirjen Anggaran Askolani, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, dan jajaran eselon I Kementerian Keuangan lainnya.

"Asumsi dasar RAPBN 2018 disepakati pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6% dengan laju inflasi 2,5-4,5%," kata Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin dalam Rapat Paripurna ke-30 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Selain itu, asumsi dasar RAPBN 2018 yang berhasil disepakati pemerintah dan DPR adalah nilai tukar rupiah di kisaran Rp 13.300-Rp 13.500 per US$, tingkat bunga SPN 3 bulan 4,8-5,6%, harga minyak mentah Indonesia US$ 45-55 per barel, lifting minyak bumi 771.000-815.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1.194.000-1.235.000 barel setara minyak per hari.

Sedangkan, target pembangunan di tahun 2018 yang telah disepakati, antara lain tingkat pengangguran 5,0-5,3%, angka kemiskinan 9,5-10%,rasio gini 0,38, dan indeks pembangunan manusia mencapai 71,50.

"Pencapaian tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di 2018 sangat dipengaruhi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi," ujar Aziz.

Seluruh Fraksi DPR Setujui Asumsi Dasar RAPBN 2018

Sebanyak 10 fraksi DPR RI menyetujui asumsi dasar RAPBN 2018 mendatang. Fraksi PDIP Andreas Hugo menyetujui RAPBN 2018 dapat dilanjutkan menjadi rancangan undang-undang (RUU).

"Maka fraksi PDIP menyatakan dapat melanjutkan pembahasan RUU APBN 2018 sepanjang prinsip APBN dengan memperhatikan catatan kritis," kata Andreas pada kesempatan yang sama.

Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae mengapresiasi langkah pemerintah dalam merumuskan APBN 2016 silam yang berimbas dari turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pihaknya. Juga meminta pengawasan keuangan bisa ditingkatkan sehingga opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.

Fraksi PKB Marwan Dasopang minta pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Sehingga defisit APBN 2018 tak melebar.

"PKB mendesak pemerintah optimalkan penerimaan khususnya piutang tak tertagih. Pemerintah menyelesaikan temuan BPK khususnya karena lemahnya sistem administrasi perpajakan," tutur Marwan. (mkj/mkj)