Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Bagaimana Nasib PNS Pusat?

Jakarta - Lantaran Kota Jakarta dianggap beban penduduknyan terlalu padat, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Ada 3 wilayah yang sudah mengerucut dipilih sebagai pusat negara yang baru yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Jika pemindahan ibu kota benar-benar direalisasikan, kantor-kantor kementerian lembaga (K/L) pemerintah pusat pun akan direlokasi ke pusat negara yang baru. Bagaimana nasib PNS yang mengabdi di K/L yang selama ini berkantor di Jakarta?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan dalam kajian yang sudah dilakukan Bappenas, sudah ditetapkan daftar kantor K/L yang akan direlokasi dari Jakarta ke ibu kota baru, itu pun sifatnya belum final. Termasuk di dalamnya kantor-kantor kedutaan besar negara sahabat.

"Itu juga sudah di-list apa saja kedutaan apa saja dan lembaga apa saja. Baru di-list, tetapi kan belum diputuskan, baru kayak laporan-laporan pendahuluan saja," jelas Basuki ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Namun demikian, lanjut dia, tentunya tak serta merta semua K/L pemerintah pusat yang selama ini berkantor di Jakarta semuanya direlokasi ke pusat negara yang baru. Basuki enggan membeberkan list K/L yang masuk radar untuk dipindahkan.

"Semua kementerian di-list, tapi kalau misalnya Jakarta menjadi kota perdagangan, apakah BI (Bank Indonesia) harus pindah? Apakah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus pindah? Itu belum diputuskan, tapi masih terus dikaji," tutur Basuki.

Sementara itu, perkiraan anggaran yang diperlukan untuk mengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota masih dalam perhitungan.

"Masih dihitung. Masih terlalu dini lah kalau semua disampaikan," pungkasnya. (idr/ang)