Skenario Bappenas: Pemerintah Hingga DPR Pindah ke Ibu Kota Baru

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan, wacana pemindahan ibu kota negara pindah ke luar Jawa akan diikuti oleh lembaga tinggi lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Bambang menyebutkan, pemindahan ibu kota negara juga hanya dilakukan pada pusat administrasinya saja. Untuk bisnis dan perdagangan tetap di Jakarta.

"Ibu kota di sini hanya fokus pusat pemerintahan. Kegiatan utamanya adalah sektor pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota bisnis, dagang, keuangan. karena market lebih nyaman di Jakarta," kata Bambang.

Baca juga: Lahan Calon Ibu Kota Sudah 'Dikunci', Spekulan Tak Bisa Bermain

Bambang menyebutkan, dengan pindahnya pusat administrasi pemerintahan ke luar Pulau Jawa juga akan diikuti oleh beberapa lembaga tinggi yang menyangkut dengan pemerintah.

"Jadi bukan hanya pemerintah, DPR, yudikatif, MA, itu akan menjadi bagian dari ibu kota, sama seperti Washington DC, kongresnya ada di situ, parlemen Australia juga ada di Canberra," tukas dia. (mkj/mkj)