Pemerintah Mau Pindah Ibu Kota, DPR: Hati-hati Spekulan Tanah

Jakarta - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Calon pengganti Jakarta sebagai ibu kota sedang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Merespons rencana ini, DPR meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan lahan calon ibu kota baru. Sebab, bisa memicu aksi para spekulan memainkan harga.

"Kami mengingatkan jangan sampai ada kelompok yang ambil kesempatan, khususnya tanah dan lahan, karena ini yang bisa menghambat. Makanya pemerintah harus merahasiakan, tapi ambil langkah cepat bersama Pemda soal ketersediaan lahan," kata anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Baca juga: Hanya Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Pusat Bisnis Tetap di DKI

Selain itu, Anggota Komisi XI lainnya, John Erizal menyebutkan spekulan tanah tidak bisa dihindari oleh pemerintah. Oleh karenanya, dalam membuat kajian harus dirancang secara matang.

Dia juga menitip pesan, agar pemerintah mengalokasikan lahan milik pemerintah dalam merealisasikan pemindahan ibu kota diberikan kepada putra daerah atau warga lokal.

"Spekulan pasti tidak bisa dihindari, harus ada keberpihakan dalam menstabilkan harga ini, agar tumbuh dengan wajar. Kita juga sering bicara over value propertinya. Oleh karena itu ada area yang di plot khusus," tuturnya.

Anggota komisi XI lainnya, Refrizal eminta pemerintah benar-benar mengkaji rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Apalagi, Bappenas meminta tambahan anggaran Rp 7 miliar dalam RAPBN-P 2017 untuk mengkaji ibu kota baru

"Rencana pemindahan ibu kota negara ini. Kajian di Bappenas, untuk ibu kota anggarannya Rp 7 miliar, termasuk di Rp 26 miliar, kami di Komisi XI tentu kalau di dapil dipertanyakan, apakah yang dimaksud pemindahan ibu kota itu fisik totally, atau kita mendirikan kota baru," kata Erizal (hns/hns)