Follow detikFinance
Rabu 12 Jul 2017, 16:03 WIB

Di Depan Delegasi IMF, Sri Mulyani Bicara Soal Pajak Cek Rekening

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Di Depan Delegasi IMF, Sri Mulyani Bicara Soal Pajak Cek Rekening Foto: Fadhly Fauzi Rachman
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kerja sama antar negara terkait dengan perpajakan, dalam hal ini Automatic Exchange of Information (AEoI) perlu dilakukan guna mendapatkan penerimaan pajak yang baik.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam acara Joint IMF-Indonesia High Level Conference International Taxation in Asia, di Hotel Mulia, Jakarta. Pertemuan ini membahas tentang sistem perpajakan internasional.

Pada kesempatan ini, Sri Mulyani banyak bercerita tentang kerjasama keterbukaan informasi perpajakan atau AEoI yang saat ini tengah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia.

"Kebijakan penerimaan pajak yang baik dengan kerja sama internasional membuat kami bisa mempertahankan penerimaan pajak yang baik," kata Sri Mulyani di lokasi, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak yang baik perlu dilakukan untuk dapat menekan kemiskinan hingga melakukan pembangunan infrastruktur. Perbaikan penerimaan pajak, kata Sri Mulyani, tidak sekadar meningkatkan pendapatan, namun juga membangun pajak yang hingga pemerataan kesejahteraan.

"Perbaikan penerimaan bukan semata soal meningkatkan pendapatan namun membangun pajak yang inklusif, dan promosi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejah teraan," katanya.

Di era globalisasi saat ini, lanjut Sri Mulyani, berbagai negara dapat dengan mudah menjalin kerja sama, khususnya terkait dengan perpajakan. Sebab globalisasi telah menghilangkan batas-batas antar negara untuk dapat menjalin suatu kerja sama yang lebih baik.

"Di era globalisasi, berarti kita butuh pertumbuhan yang baru dan kerja sama untuk jawab tantangan perpajakan. Kerja sama antar negara tentunya secara cepat dilakukan. Sebagai hasil globalisasi, aktivitas bisnis juga berubah dan membuat perusahaan besar memanipulasi perpajakan. Agressive tax planning saat ini menjadi hal yang biasa dilakukan perusahaan multinasional," terang Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan, persoalan terkait dengan pajak menjadi fokus dirinya saat ini, terutama saat dirinya kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat melakukan pembangunan yang saat ini menjadi fokus pemerintah. Melalui pajak, pemerintah mampu untuk membangun berbagai proyek sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Kerjasama bisa menggiring kita untuk memahami aggressive tax planning dan menekan imbas buruknya. Kita butuh penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit , sekolah, dan mengurangi ketimpangan," katanya.

Oleh sebab itu, kata Sri Mulyani pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara melalui kepercayaan publik. Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan program tax amnesty untuk dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Walau demikian, tambah Sri Mulyani, Indonesia juga perlu bekerja sama dengan negara lain terkait perpajakan. Oleh sebab itu pemerintah RI ikut dalam kerja sama keterbukaan perpajakan internasional atau AEoI. Dirinya berharap dengan kerja sama ini dapat berdampak positif bagi penerimaan negara.

"Semua negara di ruangan ini menghadapi masalah yang sama. Pemerintah ingin mengumpulkan pajak untuk melakukan pembangunan. Pemerintah butuh ini dari pajak, dan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan infrastruktur sekaligus menarik investasi. Pajak adalah sumber utama dari penerimaan," tukasnya. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed