berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
berita-ekonomi-bisnis
Sri Mulyani Sebut Ada 679 Importir Tak Punya NPWP
Follow detikFinance
Rabu 12 Jul 2017, 19:02 WIB

Sri Mulyani Sebut Ada 679 Importir Tak Punya NPWP

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sri Mulyani Sebut Ada 679 Importir Tak Punya NPWP Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Saat ini ada sekitar 1.500 importir berisiko tinggi atau very high risk importer (VHRI). Kemudian sekitar 679 importir tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Impor berisiko tinggi adalah pengiriman barang yang bea masuknya tinggi, barang yang berbahaya bagi masyarakat dan negara, serta impor yang dilakukan oleh importir yang memiliki catatan kurang baik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan ratusan importir tersebut melakukan tindakan yang melukai reputasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJCB).

"Karena punya track record, mereka jadi bisa mengambil risiko tinggi entah di penyelundupan sebagian barang yang diselipkan macam-macam mereka bisa menyogok dan menyuap aparat kita," kata Sri Mulyani di kantor DJCB, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Dia mengatakan, jumlah tersebut jika dihitung dari volume impor nasional memang tak lebih dari 5%. Tapi jika tak ditertibkan bisa mengganggu penerimaan dan reputasi DJCB.

Sri Mulyani mengatakan, jenis barang yang diselundupkan bisa berupa tekstil, barang elektronik, hingga barang konsumsi. "Mereka dalam satu kontainer bisa berbagai macam jenis barang sehingga dia perlu ditangani dalam bentuk pemeriksaan," ujarnya.

Dia menambahkan, sudah melakukan tindakan mulai dari penyatuan info Pajak hingga Bea dan Cukai. Sri Mulyani menjelaskan, yang membayar pajak harus mengisi dokumen yang berbeda dengan dokumen impornya.

Menurut dia, jika yang masuk lewat impor ilegal tapi dialihkan jadi legal itu yang akan didorong sebagai penerimaan negara.

"Pada dasarnya kami tidak mematikan kegiatan impor, kami hanya menginginkan kegiatan ekonomi menjadi formal dan tercatat serta menciptakan persaingan yang adil sesama pelaku ekonomi," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan, sejumlah asosiasi pengusaha menyambut baik satuan tugas (satgas) penertiban impor berisiko tinggi.

Kemudian banyak importir yang tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPn) barang impor. "Apalagi mereka yang memiliki barang bermerek mereka kena subjek pajak yang sangat berbeda," imbuh dia. (wdl/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed