IMF: Target Pajak Sri Mulyani Sangat Ambisius

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Rabu, 12 Jul 2017 20:10 WIB
Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menargetkan rasio pajak Indonesia dapat mencapai 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 mendatang. Saat ini, rasio pajak di Indonesia baru sekitar 10,3%.

Menurut Deputy Managing Director IMF, Mitsuhiro Furusawa, target rasio pajak yang dilakukan Sri Mulyani sangat ambisius. Meski demikian, dirinya meyakini pemerintah RI dapat merealisasikan target tersebut.

"Saya pikir ini adalah target ambisius. Tapi saya yakin bisa tercapai. IMF sepenuhnya mendukung anda," kata Furusawa di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (13/7/2017).


Furusawa mengatakan hal itu merupakan tantangan bagi Indonesia serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Menurutnya rasio pajak memang perlu ditingkatkan untuk menambah penerimaan negara.

"Tantangan juga semakin jelas, tax revenue rendah di Asia," kata Furusawa.

Furusawa menjelaskan, saat ini dunia internasional masih mempunyai sejumlah tantangan, contohnya pada sektor perdagangan hingga kebijakan the Fed. Untuk itu, potensi pajak di dalam negeri perlu ditingkatkan melalui peningkatan rasio pajak.

"15% minimum rekomendasi kita. Ini akan bisa mengakomodasi kebutuhan negara," ujarnya

Menurutnya, terdapat kelemahan dari pemerintah pada beberapa negara untuk menangkal tax evasion. Untuk itu, perlu kerja sama lintas negara agar tak lagi ada potensi penerimaan pajak yang justru melenceng dari perkiraan.

"Ekonomi di Asia makin terintegrasi, tax planning makin banyak. Inisiatif baru sudah ada, ada AEoI (keterbukaan informasi perpajakan) dengan standar international. EOCD (Organization for Economic Cooperation & Development) juga punya BEPS (Base Erosion & Profit Shifting), penting karena mencakup keseluruhan tax issues," jelasnya.


Pada kesempatan yang sama Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Vitor Gaspar, mengatakan target rasio pajak yang ditetapkan Sri Mulyani sebesar 16% merupakan hal yang dapat dilakukan karena merupakan langkah jangka panjang.

"Mungkin ada rasio pajak yang masih kecil dengan kemampuan negara yang harus menjalankan fungsinya. Tujuan akhirnya adalah mencapai 16% PDB sebagaimana yang disampaikan Sri Mulyani sangat mungkin, dan memiliki pendekatan jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan dengan sebuah standar yang digunakan banyak negara di dunia," katanya. (mkj/mkj)