Sri Mulyani 'Rayu' DPR Setujui Suntikan Modal ke KAI dan Djakarta Lloyd

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tengah "merayu" Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat memberikan persetujuan terkait dengan suntikan modal alias Penyertaan Modal Negara (PMN), untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Djakarta Lloyd (Persero).

Kehadiran Sri Mulyani karena Komisi VI DPR tidak mau rapat dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno sejak akhir 2015.

"Pada RAPBN-P (Perubahan) 2017 diusulkan PMN tunai kepada PT KAI dan PMN non tunai ke PT Djakarta Lloyd," kata Sri Mulyani, di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, total PMN yang didapat PT KAI adalah Rp 2 triliun, dan untuk PT Djakarta Lloyd Rp 379,3 miliar. Usulan PMN ini juga telah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) pada pembahasan terkait asumsi dasar APBN-P 2017 pada Rabu (12/7/2017).

"Karena PMN bagian pos pembiayaan, maka PMN ke BUMN di bawah Kemenkeu dan di bawah BUMN juga dibahas. Tapi tidak detil per instansi," jelas dia.

Foto: Hendra Kusuma

Berdasarkan hasil rapat Banggar, PMN kepada PT KAI sebesar Rp 2 triliun dan Djakarta Lloyd Rp 379,3 miliar telah disetujui dengan catatan. Yang mana, catatan tersebut harus dibahas terlebih dahulu di Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN dan yang mengurusi PMN.

Sri Mulyani menyebutkan, suntikan modal kepada KAI Rp 2 triliun akan digunakan untuk menunjang kemampuan BUMN kereta api dalam menjalankan pembangunan sarana dan prasarana proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek).

"Sudah dibahas di koordinasi Kemenko Luhut dan K/L (Kementerian/Lembaga) terkait agar bisa jalankan pembangunan LRT Jabodebek seusai target 2018-2019. Tapi karena keterbeatsan belanja negara maka ada konversi PT KAI dan belanja di K/L Kemenhub dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek," ungkap dia.

Sedangkan PMN non tunai yang didapatkan Djakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 triliun, kata Sri Mulyani, berasal dari konversi utang subsidiary loan agreement (SLA) yang dikonversi menjadi ekuitas.

"Untuk PMN di APBNP 2017 kami mohon disetujui, PMN untuk KAI Rp 2 triliun dan non tunai Djakarta Loyd sebesar Rp 379,3 miliar," tutup dia. (wdl/wdl)