Ini Kata Pengamat Soal Impor Risiko Tinggi Oleh Bea Cukai

Niken Widya Yunita - detikFinance
Kamis, 13 Jul 2017 15:01 WIB
Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengenakan batik coklat (Foto: Dok. Bea Cukai)
Jakarta - Bea Cukai menertibkan impor berisiko tinggi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai positif kebijakan tersebut.

Yustinus mengungkapkan, yang dikerjakan Bea Cukai sudah sangat bagus. Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah memiliki perencanaan yang komprehensif dan visi serta misi yang jelas.

"Program ini dapat mengubah paradigma masyarakat bahwa Bea Cukai bukan sekadar lembaga pemerintah pengumpul penerimaan negara. Tetapi menjadi fasilitator dan protektor bagi ekonomi dan perdagangan," kata Yustinus dalam keterangan tertulis dari Bea Cukai, Kamis (13/7/2017).

Tak hanya itu, dirinya berpendapat, peran strategis Bea Cukai menopang kekuatan ekonomi termasuk menjadi leader dalam perbaikan ekonomi secara struktural. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam reformasi kepabeanan dan cukai.

Dalam menangani impor berisiko tinggi, Bea Cukai akan mengambil langkah taktis dengan bersinergi dengan kementerian dan lembaga. Menurut Yustinus, langkah Bea Cukai dalam penanganan impor berisiko tinggi sudah tepat. Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut bukan semata milik Bea Cukai atau Kementerian Keuangan.

"Namun ini masalah bersama di mana kita semua harus memberantas praktik bisnis ilegal yang menimbulkan unfairness dan budaya bisnis yang tidak baik. Yang berimbas pada rusaknya tatanan bisnis," ungkapnya.

Sebagai bentuk nyata dari upaya penertiban impor berisiko tinggi, Bea Cukai mengadakan Rapat Koordinasi dan Deklarasi Bersama pada Rabu (12/07) yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Ketua KPK, Kepala Kepolisian, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala PPATK.

Yustinus menegaskan, dalam menangani impor berisiko tinggi harus melibatkan sebanyak mungkin institusi yang berperan, baik aparat penegak hukum atau pembuat kebijakan. Karena itu masalah ini dapat diselesaikan secara tuntas.

"Inisiatif dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan deklarasi bersama ini merupakan langkah ke depan yang sangat layak untuk diapresiasi. Harapannya, ini akan menjadi action plan yang berdampak besar bagi terciptanya kondisi perdagangan yang adil dan profesional," ujarnya.

Yustinus juga memberikan saran terkait kunci sukses program penertiban impor berisiko tinggi. Untuk menyukseskan program tersebut harus disertai kemauan untuk berubah dari dalam. Perubahan tersebut harus dirumuskan menjadi budaya organisasi yang nantinya akan termanifestasikan dalam setiap kegiatan pelayanan, dan tindakan hukum.

"Saya mendorong agar komitmen perubahan harus terus dirawat. Penegakan hukum secara internal juga harus dijalankan. Jika perubahan secara internal telah dilakukan, maka diharapkan dapat menular kepada para stakeholder untuk dapat berubah menjadi lebih baik," kata Yustinus.

(nwy/wdl)