.webp)
Namun beberapa hal perlu diperhatikan pemerintah apabila Ibu Kota baru nanti dibangun di Palangka Raya. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Ibnu Elmi A.S Pelu mengatakan, nantinya lokasi pusat pemerintahan yang baru harus betul-betul bersih dari aktifitas ekonomi atau bisnis.
Bahkan kawasan perumahan bagi masyarakat Ibu Kota harus dipisahkan cukup jauh dari pusat pemerintahan, yakni di kota-kota penyangga kawasan pusat pemerintahan. Untuk itu nantinya juga perlu dibangun infrastruktur transportasi yang memadai untuk menghindari kemacetan dan kemudahan akses.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di kawasan Ibu Kota (kantornya), tidak boleh ada perumahan. Termasuk untuk pegawai pemerintahannya, itu di luar tempatnya. Karena kalau di situ perumahan, di situ pusat pemerintahan, di situlah terjadi pusat kesemrawutan. Kalau kita di Jakarta kan antara kegiatan ekonomi, perkantoran, semua satu. Ketika semua mulai aktifitas misalkan pulang dari kantor ke rumah, semuanya dapat masalah yang sama," sambung dia.
Selain itu, pindahnya pusat pemerintahan juga akan menimbulkan urbanisasi secara besar-besaran. Meski masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Palangka Raya sangat toleran akan yang namanya keberagaman, namun pemerintah perlu memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dalam masa sebelum, pembangunan dan pasca pembangunan.
Ini supaya tidak menghilangkan kearifan lokal dan peranan masyarakat, sehingga tidak menjadi terpinggirkan. Hal tersebut kata dia telah terjadi pada masyarakat Betawi yang pada akhirnya terpinggirkan seiring dengan semakin pesatnya pembangunan di Jakarta.
"Lihatlah daerah konflik, seperti Ambon, Papua itu karena modernisasinya terjadi di daerah kebijakan ekonomi sementara di society-nya tidak. Jadi bangunlah kawasan yang sentralistik itu, tetapi juga berdayakanlah masyarakatnya. Jangan sampai mereka nanti memandang ada ketertinggalan," tuturnya.
Namun yang paling penting dijaga menurutnya, jangan sampai ada penduduk miskin yang datang ke Ibu Kota baru. Untuk itu diperlukan aturan agar masyarakat yang melakukan urbanisasi tak sembarangan datang tanpa adanya perencanaan yang baik. Tujuannya agar tak terjadi ketimpangan baru di suatu wilayah.
"Jadi yang profesional. Jakarta itu kan tidak sempat memfilter. Dengan begitu nanti akan beda," pungkasnya. (dna/dna)
