"Insentif harus diubah sehingga BUMN, bank dan swasta bisa memiliki kepentingan yang sama. Saat ini belum tercapai," kata Kim dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Ia mengatakan, pengerjaan proyek infrastruktur oleh BUMN menyasar pada proyek-proyek infrastruktur yang besar. Hal ini membuat pihak swasta yang ingin terlibat masuk ke dalam pengerjaan proyek menjadi terbatas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dikuasai BUMN membuat biaya pembangunan infrastruktur tinggi karena nyaris tidak ada kompetisi. Bila swasta punya kesempatan yang sama dengan BUMN, maka akan terjadi kompetisi antar perusahaan konstruksi. Pada akhirnya, akan menekan biaya pembangunan infrastruktur.
"BUMN membatasi kompetisi. Di sektor swasta, ketika terjadi kompetisi harga yang lebih terjangkau. Efisiensi naik dan bisa mengurangi pinjaman," ujar Kim. (dna/dna)