RI Butuh Rp 6.650 T Bangun Infrastruktur dalam 5 Tahun

Jakarta - Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengungkapkan bahwa Indonesia sedikitnya membutuhkan US$ 500 miliar atau Rp 6.650 triliun untuk pembangunan infrastruktur hingga 5 tahun ke depan. Kebutuhan dana tersebut untuk mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur yang belum merata di beberapa daerah di Indonesia.

Dengan demikian, belanja infrastruktur tersebut naik dari 2% menjadi 4,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami perkirakan Indonesia harus investasi US$ 500 miliar dalam 5 tahun ke depan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur. Itu berarti meningkatnya pembelanjaan infrastruktur dari 2% PDB jadi 4,7%," jelas Kim dalam dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Kim menambahkan, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan dari APBN, pasalnya masih banyak kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tidak mampu bergantung terlalu banyak dari APBN.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini juga masih kurang dari 50% dari potensi yang ada. Sedangkan rasio pajak terhadap PDB turun dari 11,4% menjadi 10,4%.

"Karena pemungutan pajak belum optimal, belanja belum efisien, dan batasan defisit fiskal 3% dari PDB," tutur Kim.

Untuk itu, dibutuhkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia lewat skema Public Private Partnership (PPP). Skema pembiayaan ini juga disetujui oleh negara-negara anggota G20 untuk mendorong pembangunan infrastruktur agar tak hanya bergantung dari APBN.

"Dalam pertemuan G20, negara-negara di dunia menyetujui mengundang swasta dalam pembangunan infrastruktur," ujar Kim. (dna/dna)