Perintah Jokowi ke Menteri Agar Orang Miskin Tak Tambah Banyak

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan beberapa menteri terkait dalam rapat terbatas untuk membahas pengentasan kemiskinan. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, angka kemiskinan bertambah sebanyak 6.900 orang dari September 2016 hingga Maret 2017.

Menurut Jokowi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan serius untuk mengatasi kemiskinan. Pertama adalah soal stabilisasi harga pangan.

"Saya minta agar stabilitas harga kebutuhan pokok betul kita jaga bersama. Begitu pula dengan kebijakan yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok harus betul-betul dikalkulasi matang," ungkap Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Masyarakat miskin sangat sensitif dengan kenaikan harga bahan pokok. Khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

"Bila harga bahan pokok naik, artinya juga garis kemiskinan akan naik dan artinya baya hidup penduduk miskin akan naik. Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin baik petani dan buruh bangunan tidak berarti," jelasnya.

Baca juga: Penduduk Miskin RI Bertambah 6.900 Orang

Kedua, kata Jokowi adalah soal program Kementerian Lembaga (KL). Mulai dari penyaluran dana desa yang sekarang sudah mencapai sekitar Rp 60 triliun hingga kredit untuk UMKM.

"Harus betul-betul bisa menjangkau 40% penduduk lapisan terbawah artinya program kementerian harus fokus peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal," terang Jokowi.

Secara langsung, Jokowi juga meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar menyalurkan subsidi tepat sasaran, karena bersentuhan dengan banyak masyarakat miskin.
.
"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari kementerian pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani," imbuhnya.

Baca juga: Jurang Si Kaya dan Si Miskin di Indonesia Masih Lebar

Ketiga adalah soal bantuan sosial. Salah satu faktor penyebab kemiskinan meningkat adalah terlambatnya penyaluran beras keluarga sejahtera atau rastra.

"Saya minta agar program-program bantuan sosial seperti kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, kemudian beras sejahtera bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin agar tepat sasaran data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu dan terpadu," ungkapnya.

Jokowi juga mengingatkan agar KL tidak ceroboh menggunakan data, sehingga penyaluran menjadi tidak tepat sasaran.

"Jangan gunakan data sendiri sendiri dan saya ingatkan jangan bekerja linear tanpa perubahan-perubahan dalam sistem penyaluran dan juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bansos adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," tandasnya. (mkj/dnl)