Dana Pemilu Rp 10 T Dikeluarkan dari Anggaran Mendesak

Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan dalam postur sementara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBNP) tahun anggaran 2017 terdapat anggaran dana mendesak yang mencapai Rp 25,5 triliun.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan, dana tersebut akan dialokasikan ke beberapa lembaga.

"Salah satunya TNI, Polisi," kata Asokali di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Sebelumnya, dari anggaran dana mendesak Rp 25,5 triliun ini sekitar Rp 10 triliun untuk dana pemilu, adapaun anggaran tambahan Asian Games sebesar Rp 1,5 triliun, serta anggaran pertemuan IMF.

Namun, Askolani memastikan, dana untuk pemilu, Asian Games, dan pertemuan IMF tidak lagi masuk ke dalam anggaran dana mendesak.

"Asian games lain, dia mendesak juga tapi dari alokasi yang lain, dia dari awal sudah disiapkan," kata dia.

Sedangkan untuk pemilu, Askolani menyebutkan sudah terpisah lantaran Direktorat Jenderal Anggaran telah mendapat rincian perhitungan anggaran dari KPU dan Bawaslu.

"Kemarin rencananya mendesak, tapi rupanya sudah ada alokasi rinciannya dari KPU dan Bawaslu, sehingga kita pindahkan ke KPU dan Bawaslu," tambah dia.

Sedangkan untuk pertemuan IMF, Askolani memastikan dianggarkan kurang lebih Rp 1 triliun untuk 2018, dana tersebut berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN) yang dialokasikan ke pagu anggaran Kementerian Keuangan.

"Itu lewat BUN, nanti dimasukan ke Pagunya Kemenkeu, kalau enggak salah 2018, sekarang ini sudah ada sedikit kita pindahkan dari BUN ke Kemenkeu untuk persiapan itu tapi masih awal, yang agak gede di 2018," jelas dia.

Khusus untuk anggaran pertemuan IMF pada 2018, selain dari APBN sumber dananya juga berasal dari Bank Indonesia. Hanya saja dia tidak mengetahui berapa dana yang disediakan oleh bank sentral Indonesia.

"Dari APBN dan dari BI, kalau BI kan gak masuk APBN, tapi nanti di 2018, sekarang sudah ada tapi persiapan awal, yang agak banyak tadi di 2018. Dari 2 itu saja," tutup dia. (dna/dna)