Follow detikFinance
Kamis 27 Jul 2017, 09:41 WIB

Anggaran Pembiayaan Investasi Naik Jadi Rp 59,7 Triliun

Hendra Kusuma - detikFinance
Anggaran Pembiayaan Investasi Naik Jadi Rp 59,7 Triliun Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran pembiayaan investasi Rp 59,7 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 47,5 triliun.

"Dari sisi pembiayaan, dari pembiayaan investasi, itu dalam 2017 APBN awal, pembiayaan investasi Rp 47,5 triliun, sekarang ada kenaikan menjadi Rp 59,7 triliun, ada Rp 12,2 triliun tambahan," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Kenaikan pembiyaan Rp 12,2 triliun, kata Sri Mulyani dikhususkan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan pembiayaan UMKM, dan penguatan Sovereign fund (SWF) pendidikan.

Pembiayaan investasi ini juga sekitar Rp 2,3 triliun dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun yang untuk mendanai proyek LRT Jabodebek, dan sebesar Rp 379 miliar untuk PT Djakarta Llyoid (Persero).

Selanjutnya, terdapat dana sebesar Rp 3,6 triliun untuk BPJS yang tidak lagi masuk ke dalam pos pembiayaan melainkan sebagai pengubahan nomenklatur berdasarkan hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ada dua yang diusulkan pemerintah, yakni untuk BLU sebesar Rp 13,45 triliun dan sebesar Rp 12,05 triliun sebagai tambahan anggaran LMAN.

"LMAN ini untuk pengadaan lahan dalam infrastruktur, dan sebagian besar sudah dilakukan untuk proyek jalan," jelas dia.

Selanjutnya, sebesar Rp 8 triliun untuk penguatan SWF pendidikan. Adanya penurunan anggaran FLPP sebesar Rp 6,6 triliun dari total sekitar Rp 9 triliun.

"Penurunan FLPP untuk menajamkan program dengan menjadi subsidi selisih bunga, jadi bukan menurunkan pengadaan perumahan, namun kami ubah menjadi selisih bunga sehingga tidak membutuhkan Rp 6,6 triliun, dan pemerintah hanya membayarkan selisih bunganya, ini untuk rumah untuk MBR," jelas dia.

Selain itu, ada juga alokasi anggaran sebesar Rp 14,9 miliar untuk badan organisasi internasional, yang nanti dananya diperuntukan dalam melakukan politik luar negeri.

"Pembiayaan itu yang disampaikan pembiayaan investasi untuk APBNP 2017," papar dia.

Menanggapi itu, Komisi XI DPR memberikan persetujuan peningkatan pembiayaan investasi yang telah diusulkan pemerintah dengan catatan pencairan dana tersebut wajib dimintakan persetujuan ke Komisi XI.

"Jadi Komisi XI memberikan persetujuan dengan catatan, pencairan dana tersebut wajib dimintakan persetujuan ke Komisi XI DPR RI," kata Pimpinan Komisi XI Melchias Marcus Mekeng.

Dia menyebutkan, Komisi XI menyetujui pengubahan pembiayaan pada RAPBNP 2017 dengan rincian tambahan anggaran untuk LMAN Rp 12,05 triliun. Lalu menyepakati tambahan DPPN Rp 8 triliun untuk penguatan peran SWF pendidikan, lalu menyepakati penurunan FLPP Rp 6,6 triliun dalam rangka penajaman program dan sinkronisasi dengan subsidi selisih bunga, serta menyepakati realokasi investasi PIP ke dana bergulir yang sebesar Rp 1,5 triliun.

Selanjutnya, Komisi XI DPR RI menyetujui penambahan pembiayaan investasi pada organisasi/KL/badan usaha internasional naik sebesar Rp 14,9 miliar. PMN ke BPJS Kesehatan juga disetujui untuk direalokasikan ke belanja negara sebesar Rp 3,6 triliun. (mkj/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed