.webp)
Penyaluran BNPT merupakan transformasi lanjutan dari program bantuan beras sejahtera (rastra) untuk 25% keluarga miskin di Indonesia. Penyaluran BNPT diharapkan dapat membantu masyarakat yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi komoditi pangan bernutrisi, seperti halnya beras, gula, telur dan minyak goreng, melalui bantuan sebesar Rp 110 ribu per bulan yang ditransfer ke rekening bank.
Seperti hasil riset yang dilakukan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) pada Juni 2017 lalu di tiga kota, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Meski sekitar 50% KPM merasa puas dengan penyaluran subsidi pangan non tunai ini, namun tercatat masih banyak hambatan yang membuat penyaluran subsidi ini tidak berjalan mulus, sehingga membutuhkan perbaikan.
Hasil riset menyebutkan, masih ditemukan data KPM yang belum tepat sasaran. Begitu juga pada agen (e-warong) yang tidak setiap hari melayani KPM namun hanya pada hari-hari tertentu yang ditentukan Bank himbara (BNI, BTN, Mandiri, BRI). Padahal, agen e-warong merupakan ujung tombak untuk menyalurkan bantuan ini.
"Realisasi bantuan yanh diterima KPM tidak merata. Selama periode Januari-Juni 2017, 92% KPM menerima bantuan sebanyak 1 kali, 5% KPM sudah menerima dua kali dan 3% belum menerima sama sekali," ungkap Ketua PATAKA Yeka Hendra Fatika, dalam diskusi Plus Minus BPNT, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).
Selain itu, Yeka menyebut ada sebanyak 11% KPM di lokasi riset mengaku kesulitan mendapatkan akses e-warong yang dekat dengan tempat tinggalnya. Padahal sedianya ada 1 e-warong untuk setiap 250 KPM di suatu wilayah, atau minimal 2 e-warong untuk setiap desa.
Lebih lanjut, kendala lain juga ditemukan dalam penyaluran BPNT, seperti kehabisan produk untuk disalurkan, ketepatan waktu penyaluran yang tidak jelas, kendala pada transaksi elektronik dengan sistem perbankan seperti mesin EDC kartu dan gangguang sinyal yang rusak, serta kualitas produk seperti beras dan gula yang diterima.
Nantinya berbagai kendala ini akan dievaluasi agar penyaluran BPNT ke depan dapat berjalan semakin baik.
"Kendala ini tentu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah, supaya sistem ini terus berjalan lebih baik lagi," terangnya.
(dna/dna)
