BI: Pembiayaan Infrastruktur Perlu Gandeng Swasta

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menegaskan, peranan swasta untuk pembiayaan infrastruktur mutlak diperlukan. Ini mengingat keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. Pernyataan Burhanuddin ini disampaikan saat menjadi pembicara kunci, dalam seminar yang berlangsung dalam rangkaian sidang tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) ke-38 pada tanggal 4 Mei-6 Mei 2005 di Istanbul, Turki, seperti dikutip dari situs BI, Senin (9/5/2005).Burhanuddin menjelaskan, untuk mencapai rata-rata pertumbuhan 6,6 persen per tahun selama 5 tahun mendatang, Indonesia memerlukan investasi infrastruktur sekitar US$ 150 miliar. Dari jumlah itu, US$ 60 miliar diantaranya berasal dari anggaran pemerintah dan lembaga keuangan domestik (pinjaman bank, pasar modal dan lembaga keuangan domestik lainnya). Sementara US$ 10 miliar berasal dari negara donor. "Peningkatan peran perbankan dan investor institusi lainnya seperti lembaga pensiun dan reksadana diharapkan dapat mendukung kebutuhan pembiayaan infrastruktur ini," ujar Burhanuddin.Sementara Sidang tahunan ADB sendiri menyimpulkan bahwa ADB perlu melakukan reformasi untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam era baru pembangunan di kawasan Asia Pasifik yang pendapatan domestik bruto-nya (PDB) telah mencapai 30 persen PDB dunia. Kawasan Asia Pasifik dinilai telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam tahun-tahun terakhir, namun tingkat disparitas sosial ekonomi antar negara dan antar kawasan tercatat masih tinggi.Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan sidang tahunan ADB kali ini, mengingat perannya sebagai kunci utama untuk mendukung pemulihan ekonomi di Asia. Diperkirakan dua hingga tiga tahun ke depan kawasan Asia dihadapkan pada tantangan defisiensi infrastruktur yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. (qom/)