Begini Cara Susi Pastikan Nelayan Terluar RI Lancar Melaut

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dari upaya mengelola dan mengembangkan sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu fokusnya adalah mengembangkan sistem logistik bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan, pembudidaya ikan hingga petambak garam di pulau-pulau wilayah terluar Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, perjanjian ini menjadi salah satu tahap dalam pelaksanaan realisasi pengembangan industri perikanan di Indonesia, misalnya di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia. Seperti diketahui, KKP tengah membangun 12 SKPT di 12 pulau terluar di Indonesia.

"Karena saya punya keyakinan, tanpa kita membangun lini terluar Indonesia, kita akan terus berkutat di dalam negeri saja dan kita tidak akan terus maju ke depan," kata Susi di kantornya, Jakarta, Senin (31/7/2017).

MoU KKP dan Pertamina Foto: Eduardo Simorangkir

Menurutnya selama ini kendala dalam membangun pulau-pulau terluar di Indonesia adalah soal sumber daya energi, yakni untuk mengakomodasi bahan bakar dan juga listrik.

Dengan adanya sumber bahan bakar yang memadai, maka produk-produk perikanan untuk 12 pulau terluar tersebut dia harapkan juga bisa dikirim langsung menuju lokasi, tanpa ada proses distribusi yang berpindah-pindah. Selama ini, produk perikanan untuk wilayah di Timur Indonesia itu dikirim dari Pulau Jawa dulu sehingga membuat ongkosnya menjadi lebih mahal.

"Sudah selayaknya sekarang kita buka head to head, timur Indonesia Utara ke hub gateway luar seperti Dafau, kemudian selatan Papua, ke Darwin, Brisbane, menjadikan harga jadi normal, dan harga perikanan kita hasilnya keluar bisa langsung ke pasar internasional. Bukan dibawa dari atas ke bawah, turun, lalu naik lagi ke atas. Ongkosnya berapa? Jadi yang sisa untuk nelayan sedikit," papar Susi.

MoU KKP dan Pertamina Foto: Eduardo Simorangkir

Susi bilang, selama ini masih banyak nelayan-nelayan di wilayah terluar Indonesia yang kerap sulit mendapatkan bahan bakar solar untuk modalnya melaut. Untuk itu diharapkan, adanya kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan menyediakan pasokan solar di SKPT-SKPT yang dibangun di Indonesia.

"Nadi darahnya transportasi adalah BBM nya Pertamina, nangkapnya juga penambahan ikan segitu ditangkap banyak kapal, nah banyak kapal ini lumbung ikan ada di Indonesia Timur, Sulawesi, Sumatera dan Selatan Jawa. Kalau semua tidak lancar BBM-nya, ya semua aktivitas terhenti," tukas Susi.

MoU KKP dan Pertamina Foto: Eduardo Simorangkir

Beberapa ruang lingkup kesepakatan lainnya adalah pengembangan organisasi, budaya kerja, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sistem distribusi produk dan pemasaran, pemanfaatan sarana prasarana terkait kesepakatan bersama, implementasi program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kegiatan perikanan hingga pertukaran data dan informasi terkait dengan kesepakatan bersama.

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan. (mkj/mkj)