RI Bisa Belajar dari Jerman Soal Aturan Transportasi Online

Jakarta - Peringkat daya saing Indonesia saat ini berada di angka 41, turun dari posisi terakhir di posisi ke-37 pada tahun 2015. Peringkat daya saing Indonesia bisa menemui jalan terjal apabila tak mampu mengakomodir masuknya teknologi digital dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menyusul sempat terjadinya polemik antara transportasi online dan konvensional.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan, pemerintah perlu segera membuat grand design yang dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan agar hadirnya aplikasi ekonomi digital seperti transportasi online dapat bermanfaat optimal.

"Sekarang ini era kompetisi. Negara yang bisa masuk dalam kompetisi adalah yang menawarkan efisien. Bantuan teknologi adalah salah satunya. Jadi kalau misalnya ini dihambat dan tidak difasilitasi, akan susah. Kita harus pikirkan bagaimana ini bisa dioptimalisasi," kata Enny dalam Diskusi Media di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Sejauh ini, kehadiran transportasi online kata dia hanya diatur secara parsial atau terbatas pada persoalan sektor transportasi atau perhubungan. Padahal ruang lingkup model bisnis ini relatif baru dan lebih luas, sehingga memerlukan dukungan regulasi yang lebih memadai.

"Regulasi yang belum komprehensif, parsial dan responsnya yang masih tergantung pada masalah apa yang timbul. Sehingga potensi tumpang tindih antar sektor nantinya masih akan terjadi. Makanya kebutuhan mengenai grand design dibutuhkan dan semua yang ada di sektor ini mulai memformulasi bagaimana mengoptimalkan kegiatan-kegiatan kita," tutur Enny.

Aturan-aturan yang bisa menghambat inovasi dan pengembangan iklim usaha perlu segera diperbaiki. Misalnya pengaturan tarif batas atas dan bawah, jangan sampai menghilangkan kesempatan konsumen untuk menikmati harga transportasi yang lebih murah. Jika masing-masing pelaku usaha transportasi telah memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan persaingan usaha telah berlangsung secara sehat maka pengaturan harga jangan sampai merusak pasar.

"Mekanisme pasar biasanya menjadi instrumen yang paling efisien. Tapi ketika ada aturan yang mengatur, maka itu bisa jadi sumber yang mendistorsi pasar. Maka ketika itu diatur, justru akan mengurangi kreatifitas pelaku akan mendistorsi pasar itu sendiri," tukasnya.

Belajar dari Jerman dan Prancis

Padahal di banyak negara maju, seperti Jerman dan Prancis memiliki sebuah grand design yang disajikan dalam bentuk peta jalan untuk merencanakan, bagaimana mengatasi perkembangan geliat digital dalam waktu jauh ke depan perkembangannya.

"Transportasi online ini, masih sangat lamban direspon. Sudah ada sejak 2014, baru 2016 ini ada regulasinya. Selain terlambat, responsnya sangat parsial. Yang merespon hanya Kemenhub, seolah permasalahannya hanya di Kemenhub. Padahal sekarang ini transportasi online bukan hanya soal tranportasi, sudah ada go mart juga di ritel, go glam, go massage dan sebagainya," kata Enny.

Lanjut Enny, di negara maju sudah disiapkan rancangan besar untuk mengantisipasi teknologi yang semakin berkembang. Pasalnya, teknologi tak hanya berkembang di satu sektor yakni transportasi, tapi juga masuk ke perdagangan, hingga jasa pengiriman dan pariwisata.

Bisa saja ke depan, nanti ada lagi persoalan bagaimana e-commerce menguasai perdagangan konvensional, hingga di jasa keuangan yang saat ini sudah ada financial technology.

"Misalnya Pertamina bagaimana membangun kilang, kalau dalam 5 tahun mendatang, ada perubahan energi fuel (BBM) pada masyarakat, lebih banyak yang mengandalkan tenaga surya misalnya, buat apa bangun kilang? Untuk itu, makanya harus ada grand design, supaya perubahan-perubahan itu terakomodasi dan bisa dikaitkan dengan sektor-sektor yang lain," ujar Enny.

"Jadi sekarang bagaimana ini kita petakan, apa kaitan-kaitan yang terkait dengan satu sektor ini. Supaya pemanfaatan makin luas dan mereduksi efek negatifnya jadi lebih mudah," tukasnya. (eds/mkj)