.webp)
Hal tersebut diungkapkan Deputi V Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
"Itu sebenarnya korporasi, tapi bagi saya yang mengurusi ekspor, tentu sangat menyesalkan, artinya ini berulang-ulang," kata Edy.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semoga manajemennya bisa cepat menyelesaikan, bagi saya yang penting aktivitasnya hidup lagi, jangan sampai ekspor yang sudah begini tambah parah," jelas dia.
Lanjut Edy, jauh sebelum aksi mogok dilakukan pemerintah telah mengetahui rencana tersebut. Namun, hingga adanya aksi tersebut tidak terlihat antisipasi yang dilakukan.
"Pasti akan terjadi straight, lalu apa antisipasi untuk melepasnya, saya enggak melihat alternatif, waktu dulu NSW (National Single Window) gangguan di Tanjung Priok, kawan-kawan sudah langsung antisipasi, dengan kerja manual artinya ada antisipasi, dan ini sudah lama dan berulang dan dampaknya luas terhadap ekspor," ungkap dia.
Dengan demikian, Edy berharap adanya langkah tegas dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aksi mogok, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan PT Pelindo II (Persero).
"Saya berharap, pihak-pihak yang di sana terutama JICT, Pelindo II, Kemen BUMN, Perhubungan cepatlah selesaikan ini, karena ini ekspor kita," ujar dia.
Tidak hanya itu, Edy juga mengungkapkan bahwa akan adanya pemerataan peran pelabuhan untuk mengurangi risiko, dan hingga saat ini para pengusaha sudah mulai melakukannya.
"Pasti ada pengalihan, yang saya tahu sekarang seperti impor ini dengan adanya satgas impor berisiko tinggi itu merata, karena priok stuck, mereka pindah ke Semarang, barangnya tetap saja masuk Jakarta, yang saya tahu pengusaha melakukan itu, daripada straight yang enggak jelas kan," tukas dia. (ang/ang)
