Selasa, 08 Agu 2017 10:20 WIB
Denyut Pusat Bisnis Ikan Natuna yang Bakal Diresmikan Jokowi
Foto: Eduardo Simorangkir
Natuna - Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa di Natuna yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2015 lalu telah mencapai 70%.
Saat ini telah difungsikan beberapa kapasitas yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan di Natuna seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Unit Pengelolaan Ikan (UPI) dan coldstorage dengan kapasitas 200 ton.
SKPT ini ditarget rampung dan sudah beroperasi secara penuh pada bulan Oktober mendatang. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncakan bakal meresmikan operasional penuh SKPT ini pada Oktober atau November tahun ini.
"Kalau bisa saya ajukan antara Oktober atau November kepada Presiden untuk meresmikan tahun ini. Sesuai dengan janji kepada Beliau, kalau fasilitas basic selesai bulan Juli, ya ternyata bulan Juli ini fasilitas basic sudah run (jalan) kan. Walaupun Pertamina-nya belum masuk, tapi kan dengan mobil 2 km dari sini bisa. Tapi kan fasilitas lainnya inginnya juga bulan ini, jadi kita harapkan nanti Oktober atau November nanti bisa diresmikan," kata Susi saat ditemui di SKPT Selat Lampa, Natuna, Senin (7/8/2017).
Adapun saat ini telah terbangun dermaga labuh dan dermaga kapal angkut yang tengah dibangun. Di lokasi ini ada trayek tol laut yang akan dimanfaatkan oleh Perum Perindo untuk dibawa dan dipasarkan ke Batam dan Jakarta setiap dua minggu sekali.
Perindo juga akan membangun coldstorage dengan kapasitas 1.000 ton untuk mencukupi tampungan ikan yang akan dibeli dari 2.000 kapal nelayan Natuna dan 915 kapal Jawa yang bakal bersandar di tempat ini.
Menjelang peresmian oleh Jokowi, SKPT Natuna masih membutuhkan pasokan listrik hingga 1,4 MW, sementara saat ini kapasitas listrik masih tersambung 865 kva. Ada pula pembangunan sumber daya air bersih, depot logistik, perbankan hingga fasilitas bea dan cukai agar ikan yang mendarat di SKPT Natuna bisa langsung diekspor.
"Tinggal kapal-kapal yang harus mau singgah, jangan cuma tangkap dari laut Natuna bawa langsung ke Jawa. Enggak boleh seperti itu, nanti Pemda sini tidak ada pemasukan apa-apa. Namun kita juga musti menyiapkan masyarakat Natuna terlindungi, yaitu dengan Perda penangkapan tidak boleh terlalu ke pinggir pulau. Nanti kalau ke pinggir pulau, masyarakat pinggir pulau tidak punya lagi ikan," tutur Susi.
"Tapi membangun daerah luar memang punya tantangan tersendiri. Tapi tidak boleh putus asa. Tantangannya banyak, transportasi, lalu juga membawa orang untuk attract to be there juga adalah persoalan-persoalan yang mesti kita hadapi, harus kita sosialisasikan. Lalu juga ongkos biaya yang juga lebih tinggi, jalan pembangunannya," sambungnya.
SKPT ini sendiri diharapkan akan menghidupkan ekonomi masyarakat setempat, khususnya nelayan di Natuna. Selain itu, terbangun dan beroperasinya SKPT ini juga menjadi bukti kedaulatan negara menyusul kehadiran negara di titik paling luar Indonesia.
"Keinginan saya, semua investasi di sini itu ada berbau negara supaya kita juga bisa kontrol. Karena Natuna ini juga wilayah yang sangat strategis untuk kedaulatan, bukan hanya ekonomi," tandasnya. (eds/ang)
Saat ini telah difungsikan beberapa kapasitas yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan di Natuna seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Unit Pengelolaan Ikan (UPI) dan coldstorage dengan kapasitas 200 ton.
SKPT ini ditarget rampung dan sudah beroperasi secara penuh pada bulan Oktober mendatang. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncakan bakal meresmikan operasional penuh SKPT ini pada Oktober atau November tahun ini.
Adapun saat ini telah terbangun dermaga labuh dan dermaga kapal angkut yang tengah dibangun. Di lokasi ini ada trayek tol laut yang akan dimanfaatkan oleh Perum Perindo untuk dibawa dan dipasarkan ke Batam dan Jakarta setiap dua minggu sekali.
 Foto: Eduardo Simorangkir |
Perindo juga akan membangun coldstorage dengan kapasitas 1.000 ton untuk mencukupi tampungan ikan yang akan dibeli dari 2.000 kapal nelayan Natuna dan 915 kapal Jawa yang bakal bersandar di tempat ini.
Menjelang peresmian oleh Jokowi, SKPT Natuna masih membutuhkan pasokan listrik hingga 1,4 MW, sementara saat ini kapasitas listrik masih tersambung 865 kva. Ada pula pembangunan sumber daya air bersih, depot logistik, perbankan hingga fasilitas bea dan cukai agar ikan yang mendarat di SKPT Natuna bisa langsung diekspor.
"Tinggal kapal-kapal yang harus mau singgah, jangan cuma tangkap dari laut Natuna bawa langsung ke Jawa. Enggak boleh seperti itu, nanti Pemda sini tidak ada pemasukan apa-apa. Namun kita juga musti menyiapkan masyarakat Natuna terlindungi, yaitu dengan Perda penangkapan tidak boleh terlalu ke pinggir pulau. Nanti kalau ke pinggir pulau, masyarakat pinggir pulau tidak punya lagi ikan," tutur Susi.
"Tapi membangun daerah luar memang punya tantangan tersendiri. Tapi tidak boleh putus asa. Tantangannya banyak, transportasi, lalu juga membawa orang untuk attract to be there juga adalah persoalan-persoalan yang mesti kita hadapi, harus kita sosialisasikan. Lalu juga ongkos biaya yang juga lebih tinggi, jalan pembangunannya," sambungnya.
 Foto: Eduardo Simorangkir |
SKPT ini sendiri diharapkan akan menghidupkan ekonomi masyarakat setempat, khususnya nelayan di Natuna. Selain itu, terbangun dan beroperasinya SKPT ini juga menjadi bukti kedaulatan negara menyusul kehadiran negara di titik paling luar Indonesia.
"Keinginan saya, semua investasi di sini itu ada berbau negara supaya kita juga bisa kontrol. Karena Natuna ini juga wilayah yang sangat strategis untuk kedaulatan, bukan hanya ekonomi," tandasnya. (eds/ang)
